Polemik “Surat Sakti” DPRD Kotim Meledak: Tak Dibahas Internal, Kini Masuk Ranah Hukum

Kaltengtoday.com, Sampit – Polemik surat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kepada PT Agrinas Palma Nusantara terus bergulir dan kini memasuki babak hukum.

Peristiwa ini bermula dari terbitnya surat DPRD Kotim yang ditujukan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN). Surat tersebut disebut menjadi dasar penerbitan dokumen lanjutan dari pihak perusahaan kepada sejumlah koperasi dan kelompok tani.

Namun, Wakil Ketua DPRD Kotim H. Rudianur mengaku tidak mengetahui adanya surat tersebut.

Baca Juga : Guncang DPRD Kotim, Dugaan Gratifikasi Dilaporkan ke Polda dan Kejati Kalteng

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Senin (16/2/2026), legislator Partai Golkar itu menyatakan dirinya tidak pernah mengetahui ataupun membahas surat yang dimaksud.

“Tidak tahu menahu soal adanya surat tersebut, jangankan surat, soal itu kami juga kurang tahu,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah pernah ada pembahasan internal terkait surat masuk dari koperasi atau kelompok tani yang menjadi dasar rujukan penerbitan surat DPRD Nomor 800.1.11.1/572 DPRD/2025 tertanggal 24 Desember 2025, ia menegaskan belum pernah ada pembahasan.

“Nah itu dia, kita bicara apa adanya, tidak ada (tidak ada dibahas),” ujarnya.

Surat DPRD tersebut diketahui berkaitan dengan dukungan operasional dan pengamanan terhadap koperasi serta kelompok tani dalam skema kerja sama dengan PT APN.

Aksi Ormas dan Tuntutan Lanjutan

Di tengah polemik tersebut, Organisasi Masyarakat Tentara Lawung Adat Mandau Telawang (TLAMT) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kotim pada 13 Februari 2026.

Dalam surat pernyataan sikapnya, ormas tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan lanjutan apabila dalam tiga hari kerja aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti. Tuntutan itu antara lain:

Baca Juga : Mandau Talawang Siap Lapor Dugaan Gratifikasi Rp200 Juta per Koperasi, Polemik dengan Ketua DPRD Kotim Memanas

1. Melaporkan ke Badan Kehormatan Partai
2. Melaporkan ke Gubernur Kalimantan Tengah
3. Melaporkan ke Menteri Dalam Negeri
4. Melaporkan ke PT Agrinas Palma Nusantara pusat
5. Melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi

Resmi Tempuh Jalur Hukum

Pada Rabu (18/2/2026), perwakilan TLAMT secara resmi mendatangi Polda Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Panglima TLAMT, Ricko Kristelelu, didampingi Sekretaris Jenderal Hino Nugraha dan Kepala Divisi Hukum Adat dan Sengketa, Wanto, menyerahkan laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan gratifikasi yang disebut menyeret oknum pejabat legislatif di DPRD Kotim.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti aksi demo tanggal 13 Februari 2026 lalu. Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan gratifikasi kepada pihak yang berwenang,” tegas Ricko.

Ia menyatakan pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan hingga mendapatkan kepastian sesuai koridor hukum.

Baca Juga : Berujung Laporan Polisi, Ketua DPRD Kotim Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Tunggu Proses Penegak Hukum

Laporan tersebut kini berada pada tahap pengaduan di aparat penegak hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam laporan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan serta menghormati asas praduga tak bersalah sampai adanya proses dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap. [Red]