Pidato Perdana 2026, Arton S Dohong Dorong Kolaborasi dan Pembangunan Berkelanjutan Kalteng

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menyampaikan pidato pertamanya di awal Tahun 2026 dengan menekankan kolaborasi pembangunan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“DPRD telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” kata Arton dalam penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 dan rapat paripurna ke-1 atau pembukaan masa persidangan ii tahun sidang 2026, Senin (5/1/2026).

Baca Juga : Arton S Dohong Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Jaga Keamanan Pangan

Ia menyebutkan, konteks pembangunan saat ini bergerak dalam dinamika yan semakin cepat. Sebagai wilayah yang menjadi bagian penting dan ekoregion Kalimantan serta penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalteng dihadapkan pada isu-isu strategis yar menuntut respons kebijakan yang adaptif.

“Perubahan iklim dan degradasi lingkungan tetap menjadi tantangan utama, mengingatkan Kalteng yang menyimpan salah satu kawasan gambut terbesar di dunia yang secara ilmiah diakui sebagai ‘carbon reservoir of global significance’,” ungkapnya.

Kondisi ini menurutnya, menuntut tata kelola lingkungan yang lebih ketat, penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Selain itu, transformasi ekonomi lokal tidak dapat lagi bertumpu pada sektor primer semata.

“Kita perlu mengembangkan ekonomi bernilai tambah, digitalisasi layanan publik, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan literasi digital menjadi pilar penting dalam mendorong daya saing daerah di era revolusi industri 4.0. (Four point Zerro),” tuturnya.

Baca Juga : Arton S Dohong: Kita Bangga, DPRD Kalteng itu Cermati Perlindungan Petani dan Nelayan

Sebagai representasi rakyat Kalteng, DPRD ditegaskannya, berkomitmen terus memperkuat landasan regulasi daerah. Hal ini tercermin melalui pembahasan 15 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025.

“Perumusan regulasi tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menyiapkan pondasi pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029,” tutupnya. [Red]