Perolehan Opini WTP ke 10 Kalinya Salah Satu Bentuk Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif

Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Pada pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara, juru bicara fraksi, Karianto Saman mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut turut untuk kesepuluh kalinya atas Laporan Keuangan, merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam menghadiri tatakelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Keberhasilan tersebut patut disyukuri bersama mengingat BPK RI semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan, sarta dilaksanakan di tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup.

Besar harapan perolehan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karianto Saman.

Baca Juga :  Raih Predikat WTP Hingga 8 Kali, Jaksa Agung Lanjutkan Komitmen Kejaksaan Jadi Institusi yang Akuntabel

Selain itu kata dia sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dengan demikian Karianto Saman menambahkan, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,dan pertanggungjawaban.

“Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (18/7/2024).

Baca Juga :  Waket I DPRD Kalteng Apresiasi Capaian WTP Pemprov Kalteng

Lebih lanjut Karianto Saman, Pemerintah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan bahwa unsur-unsur rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial.  “Urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya,semakin berkualitas dan memudahkan kehidupan masyarakat wilayah Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.[Red]