Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dapat Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menyampaikan, pemerataan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah dapat terbangun lewat perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ia mengungkapkan, meski DPD RI dengan kewenangan yang terbatas, tetap harus dapat mengambil posisi membela kepentingan daerah di hadapan pemerintah pusat.

Baca juga : Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Cipta Kerja di Cirebon

“Merujuk catatan Prof Djo, desentralisasi fiskal jadi tantangan hari ini karena banyak daerah belum mandiri fiskal. Baru 8 dari 34 provinsi dan 458 dari 508 kabupaten kota yang memiliki kemandirian,” kata Teras, Kamis (24/11).

Sementara, ia menambahkan, yang lain masih mengandalkan dukungan pusat yang juga belum optimal meningkatkan penerimaan negara, dengan baru sekitar 20 juta pemegang NPWP yang efektif membayar pajak saban tahun.

“Saya memberi catatan bahwa DPD RI mesti mampu memainkan perannya secara kelembagaan dengan kewenangan yang ada untuk kepentingan daerah. Berikutnya mengambil peran strategis dalam mendorong penataan hubungan pusat dan daerah yang sinergi dan berkeadilan,serta kebermanfaatan,” ungkapnya.

Salah satu, ungkapnya yakni yang bisa dipikirkan adalah penataan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan berbasis regional. Di mana setiap regional di-Indonesia dipimpin oleh wakil pemerintah pusat yang efektif memainkan peran koordinasi.

“Sebab dengan demikian, kesatuan regional bisa diperkuat dan memperkuat pemerintahan nasional yang hari ini dianggap tidak adil bagi daerah pemilik sumber daya alam,” tuturnya.

Mantan Gubernur Kalteng ini melanjutkan, atau bila tidak, pemerintah perlu mendalami salah satu kesimpulan disertasi yang sebelumnya telah di buat olehnya.

Baca juga : Tingkat Peran Pemerintah Daerah, DPD RI Bahas UU No 5 Tahun 1990

“Di mana menurut saya, titik berat otonomi daerah itu kewenangannya mestilah diperkuat di tingkat provinsi, dan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sementara di tingkat Kabupaten dan Kota, cukup DPRD saja yang memilih pemimpinnya,” terangnya.

Teras juga menambahkan, saat ini perlu memikirkan dengan jernih dan cermat persoalan tersebut, karena hal yang pihaknya muat di disertasi tersebut, pasti akan banyak tantangan.

“Saya pahami tantangan tersebut, tapi makin menarik kalau ada pandangan lain yang juga didasarkan pada data dan fakta, serta pengalaman yang langsung dihadapi dan tidak lupa dibarengi dengan kenyataannya dan semoga bermanfaat,” tukasnya. [Red]