kaltengtoday.com, Kasongan – Bappelitbang Kabupaten Katingan menggelar rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan triwulan III tahun 2022, Selasa (4/10/2022). Rakoldal itu dibuka Sekda Katingan Pransang.
Menurut Pransang, rakordal ini dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, guna pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di lingkup kabupaten.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan program dan kegiatan dimuat melalui laporan yang disusun secara triwulan bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian kinerja satuan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Baik melalui pembiayaan APBD Kabupaten, APBN, dana alokasi umum dan alokasi dana khusus (DAK).
Baca Juga : Â Diskominfo Katingan Susun Masterplan Smart City
Lebih lanjut dia mengungkapkan, kinerja perekonomian global telah menunjukkan fluktuasi sehingga memicu peningkatan resiko dan resesi di berbagai negara di belahan dunia. Dinamika global tersebut akan berdampak kepada stabilitas perekonomian nasional.
“Maka, daerah didorong melakukan penguatan dan kalkulasi terkait upaya dan penguatan berbagai sektor perekonomian,” ujarnya.
Dengan demikian, awal September lalu pemerintah telah memutuskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.
Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat. Terkhususnya pada lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.
Baca Juga : Â Disbudparpora Lakukan Pembinaan Masyarakat Pengelola Wisata
Arahan Mendagri melalui surat edarannya tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah sehingga kepala daerah dapat mengambil tindakan tertentu dalam keadaan yang mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah untuk dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
“Bantuan sosial wajib diberikan kepada masyarakat yang tergolong berada di dalam garis kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat menjaga data beli masyarakat sekalipun pemerintah menaikan harga BBM,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post