Pentingnya Kolaborasi Antara Eksekutif dan Legislatif Menjalankan Roda Pemerintahan

Kaltengtoday.com, Sampit – Wakil Ketua Sementara DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas bersama.

Menurutnya, kerjasama yang efektif di tingkat regional sangat diperlukan, terutama dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti Pilkada serentak tahun 2024.

“Salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah sinergi yang positif antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujar Juliansyah usai pelantikan Anggota DPRD Kotim periode 2024-2029 pada, Kamis, (16/8/2024).

Baca Juga : Kolaborasi Jagoan Hosting dan Aplikasi Terjemahan Bahasa Dayak Untuk Langkah Maju Menuju Digitalisasi Regional

Juliansyah juga menekankan perlunya sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah pusat dan daerah, agar pembangunan di Kotim dapat berjalan sejalan dengan visi nasional.

“Membangun Indonesia dari daerah akan berdampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat. Oleh karena itu, kita harus menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dengan daerah,” lanjutnya.

Dalam pandangannya, DPRD Kotim harus berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Ia berharap setiap tahapan perencanaan anggaran mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Kotim.

“Prioritas kita harus pada kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran yang kita rencanakan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Baca Juga : Siti Nafsiah Dorong Kolaborasi Antara Generasi Muda dan Eksekutif

Selain itu, Juliansyah mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara berkala dan proporsional. Ini termasuk pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah serta kebijakan-kebijakan lainnya. “Pengawasan ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.

Juliansyah juga menekankan hak DPRD untuk menyatakan pendapat yang dilengkapi dengan rekomendasi penyelesaian, sebagai bagian dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. “DPRD berhak menyatakan pendapatnya, dan ini harus diikuti dengan rekomendasi yang konstruktif untuk penyelesaian masalah,” pungkasnya. [Red]