Pengalihan Subsidi BBM Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menilai langkah Pemerintah secara nasional yang akan menyalurkan bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan langsung tunai sebagai kesiapan awal untuk menghadapi kenaikan BBM, sangat positif.

“Adanya bantuan-bantuan ini sangat positif. Walaupun bantuan ini mungkin tidak diterima semua masyarakat, tetapi setidaknya pada kelompok-kelompok rentan dapat tetap berjalan seperti biasa. Jadi seandainya pun nanti harga BBM jadi naik, masyarakat kita sudah siap,” sebut dia, Rabu (31/8/2022).

Menurut Eko Marsoro, kenaikkan harga BBM ini sedikit banyak memang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi dalam jangka pendek. Namun pengaruh itu tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Agak melambat iya. Tapi dalam artian, ekonomi kita masih akan tetap tumbuh positif,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, saat ini Pemerintah memang dalam posisi dilematis terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina, yang berpotensi membuat belanja subsidi energi semakin membengkak.

“Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan tambahan subsidi energi menjadi Rp502 triliun dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun,” ungkap dia.

Dengan kondisi global saat ini, menurut dia, maka kenaikan harga BBM subsidi merupakan kebijakan yang mau tidak mau mesti diterapkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak “jebol”.

“Hal ini tentu memang harus diimbangi dengan edukasi ke masyarakat agar lebih rasional, serta diikuti pengetatan pembelian BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran. Ini perlu peran semua pihak terkait,” ujarnya.

Sedangkan untuk menyikapi dan mengantisipasi dampak kenaikkan harga BBM ini, terutama di Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menyarankan agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait mempersiapkan langkah-langkah strategis agar tidak terlalu besar terhadap kenaikan inflasi. Di antaranya para pelaku usaha harus bisa melakukan efisiensi anggaran ataupun biaya.

“Artinya, untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent bisa diminimalkan. Jadi, biaya semata-mata hanya untuk kegiatan produksi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan baik darat, laut maupun udara tetap terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya, Eko menyarankan agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan di sektor pangan, kesehatan, pendidikan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Kemarin saya baru ikut rapat dengan Pemprov Kalteng. Dan gubernur juga telah menyampai sejumlah langkah strategis yang dilakukan, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan lain-lain. Di antaranya akan memberikan stimulus di berbagai bidang, seperti pertanian dan peternakan,” ungkap Eko.

Terpisah, mantan anggota DPR RI asal Kalteng yang juga pengusaha, Hang Ali Saputra Syah Pahan mengakui bahwa kenaikkan harga BBM saat ini merupakan hal yang sulit dihindari.

Menurut Hang Ali Saputra yang menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meski dirinya sepakat dengan rencana Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, namun di lain sisi dirinya juga menilai bahwa subsidi tetap harus ada.

Dia menyontohkan, para pelaku Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) dan pelaku industri akan terkena dampak yang lebih berat dan kesulitan karena akan mengacu kepada Harga Pokok Penjualan (HPP).

“Artinya, subsidi tidak dicabut total dan pukul rata sama sekali. Karena biar bagaimanapun, pada sektor-sektor tertentu akan sangat berdampak. Jadi mungkin salah satu solusinya ya bisa menggunakan aplikasi seperti yang diwacanakan itu, yakni menggunakan aplikasi MyPertamina,” ujarnya.[Red]