Penambahan Penyertaan Modal Untuk BUMD, DPRD Akui Butuh Referensi

Kalteng Today – Palangka Raya, – Unsur pimpinan dan para anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengupayakan agar referensi perbandingan dari daerah lain, berkaitan dengan aturan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Komisi I, Yohannes Freddy Ering hal ini dilakukan, sebab berkenaan dengan adanya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng.

“Hasil rapat Tim Raperda DPRD Kalteng dengan Direksi bersama Komisaris Bank Kalteng pun, diperlukan penambahan referensi dari daerah lain agar penambahan penyertaan modal tidak ada masalah dan sesuai ketentuan,” katanya, Senin (5/10).

Adapun daerah yang rencananya akan dipelajari yakni  Pemerintah Provinsi Bali, yang dimana pemprov setempat sudah memiliki pengalaman dalam penambahan penyertaan modal terhadap BUMD, sekaligus penyerahan aset tanah dan bangunan. Sehingga dirasa mampu menjadi acuan penuh kedepan, agar RUU dapat lebih sempurna.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalteng ini mengungkapkan, pemprov rencananya akan menyerahkan aset tanah dan bangunan kepada BPD Kalteng, di mana aset tersebut nantinya dipergunakan BPD Kalteng sebagai lokasi pembangunan tower berlantai 17.

“Penyerahan itu kan diperlukan perhitungan besaran aset sebagai bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah. Referensi seperti ini yang diperlukan, makanya di pilihlah Provinsi Bali sebagai tempat kaji banding,” ungkapnya.

Adapun kaji banding di Provinsi Bali tersebut, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan diikuti tim raperda, Direktur Umum dan Keuangan Bank Kalteng Ahmad Selanorwanda.

Baca Juga: PBS Harus Peduli Peningkatan Bidang Pendidikan

Kemudian, pihaknya melakukan pertemuan dengan Kepala Biro (Karo) Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali, Direktur Utama (Dirut) Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Direktur Kredit BPD Bali, serta pejabat dari Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali.

“Kaji banding kali ini ada banyak yang hal penting yang kami dapatkan terkait pembahasan raperda untuk penyertaan modal Bank Kalteng. Tentunya menjadi referensi dalam mempercepat penyelesaian pembahasan raperda penambahan penyertaan modal tersebut,” tukasnya. [Red]