Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun 2027.
Baca Juga : RKPD Bartim 2027 Harus Cermat, Terukur dan Terintegrasi
Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (02/02/2026).
Konsultasi publik ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang berdampak secara nasional.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” katanya.
Leonard menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2027 disusun berdasarkan Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Menurutnya.
“Tema tersebut masih dapat disesuaikan dan disepakati kembali paling lambat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sepanjang tetap selaras dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD,” ujarnya.
Baca Juga : BAPPERIDA Kalteng Sosialisasikan Ranwal RKPD 2027, Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan
Ia menambahkan, untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, Pemprov menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan.
“Delapan prioritas itu meliputi pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya guna meneguhkan Kalteng yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
“Fokus lainnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” tututnya
Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar, peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses layanan semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard berharap dapat terbangun dinamika diskusi yang positif serta masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
“Partisipasi aktif seluruh pihak dinilai sangat penting agar dokumen perencanaan yang disusun benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan,” ungkapnya.
Baca Juga : Dewan Sambut Baik Ranwal RKPD tahun 2026
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng untuk melakukan sinergi sasaran pembangunan serta menyesuaikan kembali jadwal dan tahapan perencanaan di tingkat daerah, sehingga seluruh proses perencanaan dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Kalteng yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post