Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Sosialisasi Akhir Pendampingan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025 digelar di Gedung Smart Province (GSP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (DiskominfoSantik) Kalteng, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan ini menjadi penanda penting bagi percepatan transformasi digital di Bumi Tambun Bungai, sekaligus memaparkan hasil evaluasi SPBE Pemprov Kalteng secara transparan dan komprehensif.
Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng Syayuti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya SPBE bagi terwujudnya birokrasi modern.
Baca Juga : DPRD Kotim Dorong Perluasan SPBE ke Tingkat Desa: Pelayanan Publik Harus Digital dan Merata
“Pelaksanaan SPBE adalah bagian dari upaya transformasi digital pemerintahan, guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ujar Syayuti.
Syayuti menyampaikan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kalteng menunjukkan peningkatan konsisten, dari 1,00 (Kurang) pada 2021 menjadi 1,90 (Sedang) pada 2022, lalu 2,75 (Baik) pada 2023, dan 2,87 (Baik) pada 2024.
“Indeks SPBE Kalteng pada 2025 ditargetkan mencapai 3,35 dengan predikat Baik,” tutur Syayuti.
Lebih lanjut, Syayuti menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng yang telah menunjukkan komitmen serta kontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan SPBE.
Hal tersebut, sekaligus mengapresiasi tim pendamping dari PT. Digitama yang telah memberikan asistensi teknis dan pendampingan secara intensif sepanjang proses evaluasi berlangsung.
Baca Juga : DPRD Kotim Minta Evaluasi SPBE Desa: Jangan Sekadar Aplikasi, Pastikan Manfaat Nyata untuk Warga
“Semangat kolaboratif ini harus terus kita jaga dan tingkatkan, karena dengan kebersamaan dan kerja sama yang solid, transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sosialisasi ini tidak hanya penutup pendampingan, tapi menjadi momentum refleksi bersama untuk merumuskan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan digital yang optimal dan berorientasi pada pelayanan publik. [Red]
Discussion about this post