Kalteng Today – Palangka Raya, – Dalam menyelesaikan sengketa tata batas, kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih aktif dan fokus dalam mencari titik penyelesaian.
Menurut Wakil Ketua Komisi I, Muhajirin mengungkapkan, penyelesaian tata batas ini cukup sangat mendesak, karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
“Niat pemerintah menyelesaikan tata batas ini sebetulnya sudah bagus, cuma tekatnya saja yang masih kurang, dan tekad inilah yang harus diperkuat lagi oleh pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum,” katanya kepada awak media, Kamis (10/6).
Seperti diketahui, persoalan tata batas Kalteng dan Kaltim, yang bertepatan di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini menjadi persoalan serius yang dihadapi.
“Karena pada dasarnya mengenai tata batas ini, yang diinginkan itu hanyalah kepastian hukum, baik berkaitan dengan pelayanan masyarakat hingga untuk investor yang ingin masuk,” jelasnya.
Mantan Wakil Bupati Kapuas ini menegaskan, banyak dampak buruk jika persoalan tata batas ini tidak diselesaikan dengan cepat.
Lebih lanjut, seperti kehilangan sumber daya alam, persoalan tata ruang wilayah, pembangunan daerah, hingga ujung-ujung berdampak pada masyarakat.
Baca Juga : DPRD Kalteng Monitoring Persoalan Tapal Batas Antar Provinsi Kalteng dan Kaltim
“Memang nanti pasti akan ada yang merasa dirugikan terkait penyelesaiannya. Namun yang lebih penting itu bagaimana memperhatikan masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena tidak jelasnya tata batas,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post