Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Kondisi pembangunan Kota Palangka Raya di tahun 2026 di harapkan tetap berjalan semakin baik meskipun pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Komisi II, Khemal Nasery kepada awak media, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga : DPRD Kotim Kritik DBH Sawit Rp16 Miliar: Tidak Wajar, Harus Ada Penjelasan dari Pusat
Pemotongan TKD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai sekitar Rp253 miliar, dan akibatnya menjadi tantangan besar bagi Pemko Palangka Raya.
“Meski tekanannya sangat luar biasa, kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki terobosan-terobosan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dari pusat,” ucapnya.
Ia menegaskan, langkah Pemko Palangka Raya yang saat ini gencar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan strategi yang tepat.
Hal tersebut diyakini dapat menopang pembiayaan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai karena pemotongan anggaran, pelayanan kepada masyarakat justru berkurang. Justru harus terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Pemko Palangka Raya, sebab tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga : DPRD Kotim Kritik Keras: DBH Sawit Rp16 Miliar Dinilai Tidak Wajar
“Ini terobosan yang sangat luar biasa. Pemko memikirkan nasib ASN-nya. Berbeda dengan di tingkat provinsi yang memotong TPP ASN hingga 30 persen,” tegasnya.
Akan tetapi, Khemal tetap mengingatkan agar kebijakan tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN. Dan, para ASN di lingkungan Pemkot Palangka Raya untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. [Red]
Discussion about this post