Pemkot Palangka Raya Diminta Tingkatkan PAD Pajak Retribusi

Kalteng Today – Palangka Raya – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa potensi yang mampu digali maksimal seperti Pajak Retribusi.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung yang meminta pemerintah Kota Palangka Raya agar lebih kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus melihat potensi yang bisa digali, Salah satu yang potensial adalah melalui pajak dan retribusi daerah, meski dalam situasi pandemi COVID 19 saat ini  PAD masih bisa kita maksimalkan,” kata Nenie A Lambung, Senin (27/7/2020).

Selain itu juga diirinya menjelaskan, bila mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018, maka upaya melakukan peningkatan pendapatan daerah bisa dilakukan dengan menetapkan target pajak dan retribusi daerah melalui berbagai inovasi yang kreatif.

“Pemerintah Kota Palangka Raya harus bisa mengimbagi pengeluaran disaat seperti sekarang ini, sebab banyak anggaran kita yang terpakai untuk menanagani wabah Covid 19, salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor pajak retribusi” terangnya.

Baca Juga : DPRD Kota Banjarmasin Study Banding Ke DPRD Palangka Raya

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung juga menambahkan, diharapkan nantinya Pemko Palangka Raya melakukan inovasi seperti dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya, salah satu contoh membuka pembayaran pajak berbasis online dan bekerjasama dengan pihak perbankan yang ada.

Sementara itu, Menurut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban menyebutkan realisasi retribusi paja daerah pada triwulan kedua tahun 2020 tercapai 30,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 15,750 Milyar.

Dilihat dari sisi realisasi pajak daerah, Aratuni mengatakan bahwa dari awal Januari hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp 49,530 miliar lebih atau di angka 49,92 persen dari total pajak yang ditargetkan. [Red]