Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Wali Kota, Fairid Naparin mengeluarkan surat edaran untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun nonsubsidi di wilayah setempat.
Melalui Surat Edaran Nomor: 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 tentang Pembatasan Penjualan BBM subsidi dan nonsubsidi di wilayah Kota Palangka Raya, Pemko Palangka Raya berupaya melakukan pengendalian dan mengatur ketentuan pembelian BBM subsidi dan nonsubsidi.
Baca Juga : Siti Nafsiah: Pembatasan BBM Perlu, Tapi Harus Disikapi Bijak oleh Warga
Selain mengatur ketentuan pembatasan pembelian, surat edaran tersebut juga melarang pembeli BBM menggunakan tangki modifikasi dan jerigen, khususnya bertujuan untuk membatasi para oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
“Kami menegaskan kepada seluruh pengelola SPBU untuk tidak melayani kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau pengisian berulang-ulang,” katanya Fairid kepada awak media, Rabu (6/5/2026).
Akan tetapi, pihaknya mengatur bahwa adanya pengecualian untuk sektor pertanian dan perikanan, sebab dinilai kebutuhan terhadap BBM untuk sektor tersebut cukup tinggi.
“Pengecualian diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan, namun wajib melampirkan surat rekomendasi dari perangkat daerah terkait.”
Dalam suratnya, Fairid turut melarang mobil dinas menggunakan Pertalite. Kebijakan ini memperketat penggunaan BBM bagi aparatur negara dilingkungan Pemko Palangka Raya.
“Namun, aturan ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan publik seperti mobil ambulance, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, para pimpinan atau pengelola SPBU di wilayah Kota Palangka Raya diinstruksikan untuk segera mensosialisasikan aturan pembatasan ini melalui media cetak seperti spanduk yang dipasang di area SPBU masing-masing.
“Surat edaran ini merupakan langkah strategis kami dalam memastikan distribusi energi tepat sasaran bagi warga Palangka Raya,” tegasnya.
Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 5 Mei 2026. Masyarakat diharapkan segera menyesuaikan diri, terutama bagi pengguna kendaraan roda empat yang diwajibkan menggunakan QR Code untuk transaksi Pertalite.
Baca Juga : BBM Subsidi di Sampit: Antrean Mengular, Negara Terlihat Absen
Kebijakan ini diambil guna menyikapi penyesuaian harga serta menjaga pemerataan distribusi BBM di tengah masyarakat. Dalam edaran yang ditetapkan pada 5 Mei 2026 tersebut, Pemkot Palangka Raya mengatur secara rinci batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite (JBK P) dan Pertamax bagi kendaraan bermotor.
Berdasarkan surat tersebut, rincian pembatasan adalah sebagai berikut:
Kendaraan roda empat:
Pertalite maksimal Rp 200.000 per hari (wajib menggunakan QR Code sistem Subsidi Tepat MyPertamina). Kemudian Pertamax maksimal Rp 400.000 per hari.
Kendaraan roda dua:
Pertalite maksimal Rp 50.000 per hari serta Pertamax maksimal Rp100.000 per hari. [Red]
Discussion about this post