Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini berkomitmen Pemerintah Kota (Pemko) dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi dan akurasi data.
Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga : Pemerintah Terapkan DTSEN, Teras Narang: Wujudkan Kebijakan Tepat Sasaran dan Akuntabel
Pada kesempatan tersebut, Zaini menekankan tiga poin utama yang harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dijelaskannya, poin pertama yang menjadi perhatian serius Pemerintah adalah optimalisasi anggaran dengan menginstruksikan jajarannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanggulangan kemiskinan yang telah ter-tagging dalam aplikasi SIPD.
“Target realisasi penggunaan anggaran minimal harus mencapai 50 persen pada Semester I Tahun 2026. Hal ini krusial untuk memenuhi syarat pemberian dana insentif fiskal dari Pusat,” ujar Zaini.
Kemudian poin kedua yakni sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Pemerintah Kota Palangka Raya kini mewajibkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama intervensi.
DTSEN merupakan integrasi dari berbagai sumber data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi. Penggunaan data tunggal ini diharapkan dapat meminimalisir salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Intervensi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dengan akses terbatas, terutama kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan,” tambahnya.
Baca Juga : EDC Jadi Andalan Pemprov Kalteng Awasi Penyaluran Bantuan Huma Betang Sejahtera
Lebih lanjut poin ketiga yang menjadi fokus perhatian adalah optimalisasi peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mensinergikan program lintas sektoral. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antar perangkat daerah, tetapi juga merangkul perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri potensial.
“Konsep yang diusung adalah konvergensi program, dengan setiap rumah tangga miskin diharapkan menerima intervensi secara menyeluruh yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan Infrastruktur,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post