kaltengtoday.com, – Palangka Raya – Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari meminta, agar pemerintah kota (Pemko) dapat terus melakukan evaluasi kinerja, khususnya dalam hal pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
Memang, dirinya mengapresiasi jika predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah dari BPK RI untuk yang keenam kalinya atas laporan keuangan pemerintah setempat.
Baca juga : Juru Parkir Ilegal di Palangka Raya Ini Gunakan Uang Hasil Parkir Untuk Ngelem
“Harapan kita agar pengelolaan keuangan dan aset yang telah tertata baik selama ini bisa tetap dipertahankan. Juga kepada seluruh ASN di setiap SOPD harus bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan aturan serta wewenang di masing–masing dinas,” katanya, Selasa (31/5/2022).
Dijelaskannya, adanya sistem pengelolaan dana non tunai yang dikelola oleh pemerintah, dinilai sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga mampu meminimalisir kesempatan dari oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan dana maupun praktek pungutan liar (pungli).
“Penatausahaan dan pencatatan aset di lingkup Pemko juga selama beberapa tahun kebelakang sudah tertata sedemikian rupa. Apapun yang baik harus dipertahankan dan yang masih kurang serta belum maksimal harus lebih diperhatikan untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Sementara, pihaknya selaku mitra pemerintah akan berkomitmen untuk menjalankan trifungsi lembaga legislatif, salah satunya yaitu fungsi pengawasannya.
Baca juga : Wali Kota Palangka Raya Keluarkan Surat Edaran PLTB
Sehingga kedepannya, predikat opini WTP bisa terus dipertahankan, berkat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan yang baik.
“Dari sisi tupoksi kita untuk melakukan pengawasan tentu akan terus kita jalankan, seraya bersinergi dengan pemko untuk meraih tujuan bersama. Apapun tantangan serta opini yang kita hadapi di masa yang akan datang, harus bisa berkorelasi untuk kesejahteraan masyarakat luas,” pungkasnya.[Red]
Discussion about this post