kaltengtoday.com, – Palangka Raya, – Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah, melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP, Muhammad Aswani mengatakan, jika pihaknya akan mengawasi secara ketat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.
Pasalnya, usai berakhirnya pelaksanaan simulasi PTM Terbatas, sejumlah SD maupun SMP saat ini mulai menerapkan melaksanakan PTM Terbatas bagi siswa-siswinya.
“Kami pastinya akan melakukan pengawasan ketat, karena salah satu fungsi yang tertuang dalam surat keputusan bersama empat menteri, yaitu menekankan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan PTM terbatas,” katanya, Selasa (2/11/2021).
Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme PTM terbatas secara umum diserahkan teknisnya kepada masing-masing sekolah yang telah dinyatakan siap menjalankan PTM. Hanya saja yang perlu diperhatikan pihak sekolah, yakni kapasitas maksimal peserta didik yang hadir hanya sebanyak 50 persen dari kapasitas ruangan, khususnya untuk jenjang SMP.
“Pihak sekolah bisa melakukan PTM terbatas dengan sistem per sesi. Misalkan hari ini khusus murid kelas VII, kemudian hari berikutnya murid kelas VIII dan seterusnya atau bisa juga dengan pola absensi siswa,” ucapnya.
Bahkan, selama pelaksanaan PTM terbatas, keberadaan kantin sekolah tidak dibolehkan beroperasi. Untuk itu pihak sekolah perlu menganjurkan muridnya sebelum berangkat sekolah, selain memastikan kondisinya sehat juga sudah sarapan dan membawa bekal masing-masing.
“Mekanisme dalam PTM ini tidak diberikan ada waktu bagi murid untuk istirahat keluar kelas guna mencegah resiko,” jelasnya.
Baca juga : Pemko Palangka Raya Diminta Atasi Aktivitas Gepeng
Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh pengurus sekolah, agar dapat benar-benar mematuhi apa yang telah menjadi syarat dalam pelaksanaan PTM Terbatas. Sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19.
Baca juga : Dewan Apresiasi Pemerintah Laksanakan PTM Terbatas
“Perlu ada komitmen bersama bagi seluruh pihak sekolah, agar benar-benar menjalani aturan PTM Terbatas. Tentu kita tidak mau pelaksanaan ini malah jadi bumerang bagi kita,” pungkasnya.[Red]
Discussion about this post