Pemekaran Provinsi Kotawaringin Harus Dipandang Dari Berbagai Sudut

kaltengtoday.com, – Sampit, – Luas wilayah Provinsi Kalimantan tengah 1,2 kali pulau jawa atau 153.564 Km2 dengan jumlah penduduk 2.669.969 jiwa tahun 2020, yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kotamadya, dengan jumlah 136 kecamatan, 139 kelurahan, 1.432 desa kepadatan penduduk 17 jiwa per km hasil sensus tahun 2020 dan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,56%.

Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dimiliki oleh masing masing kabupaten/kota (13 kabupaten + 1 kota) dengan memiliki karekteristik sendiri sendiri keberadaan sumber daya alamnya (SDA) sehingga menimbulkan potensi keunggulan komparatif, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi keunggulan mutlak sepanjang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang profesional berbasis iptek.
Namun sampai saat ini Sumber Daya Alam tersebut belum maksimal pengelolaannya untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Baca juga : Menelisik Keadilan Sosial Di Tengah Pemekaran Provinsi Kotawaringin

Menurut pengamat sosial dan publik M Gumarang mengatakan hal masih belum masyarakat sejahtera.
Pertama karena proses pelayanan publik khususnya beberapa kabupaten di kawasan wilayah barat sangat jauh dengan ibu kota provinsi Palangka Raya, sehingga memerlukan biaya yang relatif besar, dan waktu perjalanan relatif lama,tingkat resiko perjalanan relatif lebih besar. Jelasnya. (20/9).

Kedua belum maksimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) karena terbatas masalah anggaran pembangunan atau APBD dan masih minimnya atau tidak maksimalnya peranan modal swasta atau investor serta minimnya atau belum maksimalnya peranan ekonomi rakyat.

Baca juga : Legislator ini Menilai, Daerah Dapil III Perlu Pemekaran

Ketiga mahalnya barang barang kebutuhan hidup masyarakat khususnya daerah pedalaman. daerah terpencil atau daerah terisolir, misalnya harga bahan bakar minyak (BBM), biaya transportasi, bahan bangunan dan lainnya lebih mahal, sehingga membuat biaya hidup masyarakat jadi mahal yang tidak linear dengan status sosial masyarakat.