Pembuatan Jalan Wajib Menggunakan Timbunan Berkualitas

kaltengtoday.com, Kasongan – Anggota DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono mengingatkan pemerintah kabupaten ketika melaksanakan perbaikan jalan dan pengurukan agar menggunakan material timbunan yang berkualitas.

“Iya, lebih baik menggunakan material yang berkualitas dan sesuai spek pada surat perintah kerja (SPK) dalam kontrak,” ujarnya, Selasa (27/9/2022).

Ia menyebutkan, apabila dalam perjanjian kontrak tercantum menggunakan material untuk perbaikan jalan atau pengurukan berasal dari tanah laterit atau bercampur bahan batu. Sehingga, harus menggunakan material tersebut dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Baca Juga :  DPRD Pulpis Kunjungi DPRD Kabupaten Katingan

“Oleh karena itu, ketika dalam pengerjaannya nanti bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Apalagi, sekarang sudah memasuki musim penghujan dan sering terjadi banjir. Sehingga, apabila tidak menggunakan material yang baik makan ditakutkan akan digerus oleh air dan pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia saja.

“Ditambah lagi, jika tidak menggunakan tanah laterit dan dari bahan material batu kondisinya akan terlihat licin dan becek. Sehingga, membuat pengendara amblas dan terhambat,” sebutnya.

Maka, jangan menggunakan tanah uruk biasa ketika melakukan pekerjaan. Semua itu harus diperhatikan baik-baik oleh kontraktor maupun dinas yang menjadi pengemban perjanjian kerja.

“Saya berharap SOPD yang ada di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan peninjauan kerja dengan turun lapangan secara langsung. Sehingga, ketika ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaannya bisa diminimalisir termasuk jenis dan bahan material yang dikerjakan,” tegas Rudi Hartono.

Baca Juga :  Soroti Kualitas Pendidikan di Katingan

Politisi dari Partai Golkar ini mendorong agar memberikan teguran kepada pihak ketiga atau rekanan ketika melakukan kesalahan. Sehingga, ada pengawasan dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

” Sehingga, hasil pekerjaan yang dirasakan ini betul-betul sesuai spesifikasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Maka, pengawasan dan evaluasi memang perlu dilakukan, ” Tandasnya. [Red]