Pembangunan Desa Tidak Boleh Melibatkan Kontraktor

kaltengtoday.com, Kasongan – Demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari terutama dalam pe penggunaan anggaran dana desa, pemerintah kabupaten setempat meminta agar aparat desa supaya berhati-hati dalam pengelolaannya.

“ Ketika mengelola anggaran desa untuk kepentingan pembangunan supaya tidak melalui pengadaan dan menggunakan pihak kontraktor. Program infrastruktur yang ada di desa haruslah mengutamakan prinsip kerja swakelola,” Ungkapnya, Selasa (24/5/2022).

Menurutnya, penggunaan anggaran dana desa ini sifatnya harus melibatkan peran dan partisipasi dari masyarakat. Apalagi yang berkenaan dengan kegiatan dan aktivitas pengerjaan fisik bisa menggunakan jasa dari masyarakat yang ada. Terlebih warga yang belum memiliki pekerjaan bisa dilibatkan dalam kegiatan fisik desa.

Baca Juga :Kepala KPPN Ingatkan Kepala Desa Anggaran Dana Desa Bukan Uang Pribadi

“ Skema melalui swakelola ini memegang prinsip untuk memberdayakan masyarakat. Terlebih ini sudah selaras dan diatur dalam prosedur dan aturan yang termuat dalam pengelolaan dana tersebut,” Jelasnya.

Namun, terkait untuk penyewaan alat tentu masih ditolerir atau diperkenankan. Namun, untuk pengerjaannya yang wajib melibatkan masyarakat. Maka, orang nomor satu di Katingan ini berharap agar wilayah Penyang Hinje Simpei tidak ada persoalan nantinya.

Ia meminta agar perangkat desa untuk bekerja dengan serius, hati-hati dan transparan. Bahkan, setiap program dan prioritas agenda yang sudah direncanakan perlu mematuhi segala ketentuan.

“ Selanjutnya, terkait program dan agenda didalam desa wajib dilaporkan dan dan disampaikan. Sehingga bisa diketahui hasil dan pelaksanaannya. Ada atau belum program tersebut sehingga dapat termonitor setiap agenda yang sudah direncanakan dan yang sudah disepakati,” Tandasnya

Baca Juga : Anggaran Dana Desa Kabupaten Katingan Capai Rp 200 Miliar

Disisi lain, apabila ada kendala dan persoalan yang terjadi bisa dilaporkan dan disampaikan kepada instansi teknis baik kepada Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka, segera konsultasikan supaya tidak memicu persoalan yang baru.

“ Tidak boleh menentukan kebijakan sendiri dan tidak boleh seenaknya bekerja secara asal-asalan. Apabila ingin membangun daerah dengan baik ya diskusikan bersama-sama,” Pungkasnya. [Red]