Pembahasan Raperda LKPD, Rendahnya Pendapatan Jadi Sorotan

Kalteng Today – Kuala Pembuang, – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan melalui tim Panitia Khusus (Pansus) melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

Rapat pembahasan yang dipimpin oleh Argiansyah tersebut juga dihadiri oleh jajaran DPRD anggota Pansus lainnya beserta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan yang dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (24/7/2020).

Banyak hal yang menjadi sorotan dari DPRD Seruyan terhadap Raperda tersebut, khususnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 mulai dari program, kebijakan, perencanaan pembangunan dan lain sebagainya.

Dan permasalahan yang tampaknya menjadi salah satu perhatian utama dari lembaga tersebut yakni rendahnya pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana saat ini realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto mengatakan, bahwa tidak maksimalnya pengejaran target pendapatan tersebut salah satu faktor yang mempengaruhinya yakni manajemen yang perlu ditertibkan.

“Khususnya dari retribusi, misalnya saja banyak masyarakat yang dapat tagihan tapi sebenarnya mereka itu tidak punya tanah, artinya dia bukan pemilik tanah tapi tagihannya ada,” kata Bejo.

Dia menjelaskan, yang mana dalam hal ini perlu adanya penertiban dari tingkat desa sampai dengan kecamatan khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) jangan sampai terjadi tumpang tindih.

“Jangan sampai nanti ada konflik, sehingga masyarakat yang mau bayar pun jadi bingung, ini kedepan yang saya minta untuk segera diperbaiki untuk mendongkrak PAD kita,” ungkapnya.

Baca Juga : New Normal, Pola Kerja ASN Di Seruyan Tak Lagi Gunakan Sistem Shift

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko mengatakan, seperti yang pernah dirinya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa dalam hal PAD, Pemerintah Daerah dinilai terlalu tinggi dalam memasang target.

“Sehingga banyak program-program yang akhirnya harus dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, makanya kedepan saya harapkan agar hal ini bisa jadi evaluasi,” ungkapnya. [Red]