Pelaksanaan Vaksin Terus Dikejar di Kabupaten Katingan

kaltengtoday.com, – Kasongan, – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Robertus Pamuryanto mengakui akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi di Katingan terus menggenjot vaksinasi hingga 70 persen.

” Iya, Dinas Kesehatan selalu memperbaiki proses vaksinasi. Dengan menyasar segmen-segmen usia seperti lansia dan peserta didik, ” Ungkapnya, Jumat (14/1/2022).

Ia mengakui, dalam proses penginputan data ke dalam laporan tidak serta-merta bisa dilakukan dengan cepat. Sehingga, dibutuhkan waktu dalam proses validasi dan pemeriksaan data warga yang sudah mendapatkan vaksin.

” Sementara ini kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di lapangan dalam proses penginputan adalah masalah jaringan di beberapa tempat yang mengalami gangguan, ” Sebutnya.

Menurutnya, kendalanya terutama di jaringan internet di sejumlah titik di wilayah hulu. Selain itu, kendala lainnya adalah persoalan data kependudukan seperti warga yang tanda penduduknya bukan berasal dari warga Katingan atau luar daerah dan NIK yang tidak bisa dikroscek.

” Biasanya tenaga kesehatan turun langsung secara door to door dengan mendatangi masyarakat. Namun, awalnya dilakukan secara penginputan dengan mendaftarkan secara manual, baru kemudian dimasukkan kedalam data terpadu, ” Sebutnya.

Menurutnya, percepatan dengan penginputan data warga yang divaksin baik dosis pertama dan dosis kedua terus dilakukan pihaknya. Mengingat partisipasi masyarakat yang ingin divaksin juga begitu tinggi.

” Saya himbau dan ingatkan kepada warga untuk tidak takut divaksin. Sehingga, penularan pandemi di Katingan bisa ditekan sedini mungkin, ” Jelasnya.

Baca juga : Pemkab Katingan Tetap Prioritaskan Pembangunan Jalan

Apalagi, bagi kalangan pelajar juga wajib divaksin dan juga orang tua. Sehingga, di lingkup sekolah tidak terjadi klaster atau penularan Covid-19.

Baca juga : Pemkab Katingan Dukung Pembinaan Bidaya

Terkait rencana pemerintah pusat dalam pelaksanaan vaksin ketiga dengan jenis Boster, pihaknya masih belum mendapatkan arahan dan instruksi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, itu semua kebijakan pemerintah pusat.[Red]