Kalteng Today – Palangka Raya, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalteng turut serta bereaksi terkait dengan adanya wacana dari Menteri Perdagangan yang dianggap terlalu memaksakan adanya Impor beras dan garam.
Pihaknya menilai harusnya kementerian terkait harus mengedepankan koordinasi untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional dan bukan langkah yang dianggap pragmatis yakni impor.
“PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, hingga mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” kata PDI Perjuangan melalui Sekjen DPD PDI Perjuangan Kalteng Sigit K.Yunianto kepada awak media, Sabtu (20/3).
Pihaknya mengingatkan kepada eksekutif, basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Lebih lanjut rakyat diyakini sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara.
Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.
“Sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan tersebut sangat disesalkan. Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden” jelasnya.
Atas dasar hal tersebut menurutnya pihaknya, PDI Perjuangan meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” tegasnya.
Baca Juga : Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau Prioritas Antisipasi Karhutla Polda Kalteng.
Terkait pangan, sikap PDI Perjuangan diungkapkan sangat jelas, jangan sampai korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat, yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah menjadi pelopor gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan dan seluruh kepala daerah partai diakui bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post