Patuhi Pembayaran Pajak Kendaraan Plat Merah

Kaltengtoday.com,  Kasongan – Anggota DPRD Kabupaten Katingan Budy Hermanto menyoroti banyaknya kendaraan dinas berplat merah yang menunggak pajak. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena pemerintah daerah seharusnya menjadi teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak.

“ Pemerintah kabupaten setempat harus segera mengambil langkah konkret untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut. Jangan sampai kendaraan milik pemerintah justru tidak memberikan contoh yang baik, sementara masyarakat terus didorong untuk taat pajak,” Katanya, Senin (17/11/2025).

Baca Juga : Jangan Bebankan Masyarakat Dengan Kenaikan Pajak

Menurutnya, pemerintah wajib mengambil langkah tegas terkait tunggakan pajak kendaraan dinas berplat merah. Pasalnya, tunggakan tersebut mencoreng wibawa pemerintah daerah.

“ Apalagi di saat masyarakat terus digencarkan untuk taat pajak, justru kendaraan operasional pemerintah ada yang tidak patuh aturan. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu indikator disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” bebernya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan, kepatuhan pajak merupakan indikator penting kedisiplinan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika kendaraan dinas saja menunggak, publik bisa mempertanyakan efektivitas serta prioritas penggunaan dana pemerintah

“Pelunasan tunggakan pajak kendaraan dinas tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan,” ujarnya.

Dengan adanya kedisiplinan dan kepatuhan itu, langkah cepat sangat dibutuhkan agar persoalan ini segera tuntas. Selain menyelesaikan kewajiban, hal ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat Katingan untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Segera Optimalisasi Dividen BUMD dan Perluas Basis Pajak Daerah

Ia menilai, apabila kendaraan dinas saja menunggak, hal itu bisa menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan dana pemerintah. Sehingga, langkah cepat sangat diperlukan, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

” Pelunasan tunggakan pajak kendaraan dinas akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Ini sekaligus bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” tandasnya. [Red]