Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Besarnya pemangkasan anggaran yang cukup besar di tahun anggaran (TA) 2026, tak terkecuali menyasar pula ke pedesaan. Baik Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) tidak luput dari efisiensi tersebut, bahkan kisarannya di atas 60 % lebih.
Meski demikian, menurut beberapa kepala desa di Kabupaten Barito Timur, pemangkasan ini menjadi tantangan pengelolaan desa yang tetap harus berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Jaro Lelond Tuah ST saat dibincangi tadi (Kamis, 22/1/2025).
Baca Juga : Dewan Dorong Pemda Gumas untuk Percepat Salurkan ADD
“Kita berpikir positif dan optimis bahwa dengan adanya pemangkasan yang cukup signifikan ini, akan menjadikan kita mampu berpikir keras, mencari terobosan bagi pendapatan asli desa (PADesa). Ya, di satu sisi memang akan berpengaruh pada pembangunan fisik, tapi kita tidak boleh mengabaikan atau mengendurkan pelayanan pada masyarakat,” tutur lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Timur tersebut.
Menurut Jaro, dengan adanya efisiensi anggaran yang dikompensasikan untuk beberapa program nasional seperti makanan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan dan koperasi merah putih (KMP) itu, sebetulnya justru meringankan desa karena sudah dihandle oleh pusat.
Senada dengan Jaro, Kepala Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Kurniawan, dan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Erto, menyatakan bahwa dengan keterbatasan anggaran ini mereka lebih menyasar pada program-program prioritas. Program yang sangat menyentuh ke warga secara langsung.
“Kami yang semula ADD di besaran Rp1 mliar lebih (2025), kini jadi Rp789 jutaan (2026), tentu akan berpikir mengurangi mana yang sekiranya bisa ditunda dulu. Seperti kegiatan-kegiatan pembinaan, dan lain-lain,” ucap Erto.
Baca Juga : Atlet Panjat Tebing Barito Utara Fidel dan Saddam Juara I “Bouldering Open” di Palangka Raya
Sedangkan Kurniawan, menilai bahwa pengurangan anggaran pada Dana Desa (DD) akan difleksibelkan lagi pada prakteknya. Seperti penerima BLT DD yang otomatis juga akan terkurangi.
Namun dalam perspektifnya, efisiensi anggaran ini justru mempermudah dalam manajemen keuangan bagi KMP. “Kita tidak perlu memikir terlalu rumit lagi. Pagu dan ketentuannya sudah ditetapkan dari pusat,” katanya saat dihubungi lewat telepon. [Red]
Discussion about this post