Pakta Integritas di Teken DPRD dan Pemkab Gumas

Kalteng Today – Kuala Kurun, – Sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, maka diperlukan pernyataan kesanggupan pencapaian target (PAD) Pendapatan Asli Daerah dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama unsur legislatif setempat.

Menyingkapi itu, Wakil Ketua II (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gumas) Neni Yuliani mengharapkan dengan penyelengara pemerintah supaya menyelenggarakan kegiatan secara akuntable sehingga ke depan bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau bisa menuju (WBK) wilayah bebas korupsi.

“Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa (ASN) Aparatur Sipil Negara, sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta peran, wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku,” ucap Wakil Ketua DPRD Neni Yuliani, Kamis (4/3).

Selain itu, jelas politisi dari Partai Demokrat ini menilai bahwa pernyataan kesanggupan mereka (SOPD) Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi target PAD yang mana telah ditentukan dan sesuai kesepakatan. Maka diperlukan penandatangan pakta integritas tersebut.

“Pakta Integritas itu, sebenarnya merupakan wujud penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga : Bangun Sinergi dan Siagakan Personil Penanganan Karhutla

Sementara itu, Bupati Gumas Jaya S Monong menyatakan dalam sambutanya menyebut, bahwa pakta integritas itu ialah pernyataan atau janji kepada diri. Seperti adanya komitmen melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab. Terlebih lagi, rangka menuju wilayah kabupaten Gumas ini bebas dari korupsi.

“Untuk target PAD tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.45.865.970.000, yang kemudian realisasinya terdapat peningkatan, sebesar 144 persen, dari target awal, Rp 66.250.132.537. sedangkan di 2021 ini ditargetkan Rp.64 miliar lebih, maka kita harapkan SOPD yang ditargetkan agar bisa memenuhi dan bisa mencapai semua itu,” pungkas dia. [Red]