Okki Maulana: Pemprov Kalteng Tidak Boleh Terjebak Pada

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) ingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak terjebak dalam pola belanja konsumtif jangka pendek yang bersifat politis.

Menurut Juru Bicara Fraksi Golkar Okki Maulana, di tengah masa transisi kepemimpinan, Pemprov Kalteng harus fokus pada investasi yang berkualitas guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

“Pemprov Kalteng tidak boleh terjebak pada belanja konsumtif jangka pendek yang berorientasi politis, melainkan harus memastikan investasi yang berkualitas untuk pembangunan jangka menengah dan panjang, memperkuat fondasi fiskal, dan memperkecil ketergantungan pada transfer pusat,” katanya kepada awak media, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, hal tersebut juga telah disampaikan pihaknya dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Kalteng, Kamis (5/6/2025) lalu.

Pernyataan itu juga disampaikan sebagai respons atas pidato pengantar Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-5 pada Selasa, 3 Juni 2025, terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ia menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak boleh menjadi formalitas semata, tetapi menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah provinsi demi memenuhi harapan masyarakat.

Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pembahasan Raperda ini diselaraskan dengan capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam LKPj Kepala Daerah, LHP BPK RI atas LKPD.

Selain itu, berbagai rekomendasi BPK terkait kepatuhan atas belanja daerah, termasuk kinerja kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

“Pandangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapainya tujuan tersebut, sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan lebih baik dan merata di semua lini kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesinambungan program strategis, terutama di tengah dinamika politik menjelang akhir masa jabatan kepala daerah.

“Raperda tersebut harus mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. [Red]