Realita Lapangan vs Kebijakan
Tidak sedikit komentar yang mengaitkan kondisi kemiskinan dengan sulitnya akses ekonomi masyarakat:
– Larangan aktivitas tradisional tanpa solusi alternatif
– Minimnya lapangan kerja layak
– Ketergantungan pada sektor perusahaan tanpa jaminan kesejahteraan
Seorang warga menuliskan panjang lebar keluhannya, “Semua dilarang, berladang dilarang, menambang dilarang… kerja di perusahaan pun tidak semua diterima, pendapatan minim.”
Baca Juga : Peringatan Hari Kartini, Ketua DPRD Palangka Raya: Kesempatan Harus Dibarengi kualitas
Ini menunjukkan satu hal penting masalah kemiskinan tidak berdiri sendiri, tapi terkait langsung dengan kebijakan yang tidak solutif.
Gelombang komentar ini seharusnya tidak dianggap sebagai serangan, melainkan alarm sosial. Karena ketik, data BPS menunjukkan angka kemiskinan tinggi kemudian media mengangkat fakta tersebut dan publik bereaksi keras maka ada satu kesimpulan yang sulit dihindari. Ada jurang antara kebijakan dan realita di masyarakat Kotim.
Hari ini, kritik tidak lagi datang dari akademisi atau pengamat politik saja. Ia datang langsung dari masyarakat yakni publik sudah vicara, tinggal siapa yang mau mendengar. Karena jika tidak, maka yang akan terus berulang bukan hanya angka kemiskinan tapi juga kekecewaan masyarakat. [Red]
Discussion about this post