Kaltengtoday.com, Sampit — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Modika Latifah Munawarah, meminta Pemerintah Daerah dan Bulog untuk segera mengevaluasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurutnya, meski program ini bertujuan menekan harga beras, dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.
Baca Juga : Bersama Pj.Walikota, Polsek Pahandut Pantau SPHP Jelang Bulan Ramadhan 1445 Hijriah
“Di beberapa pasar tradisional, harga beras medium masih bertahan di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Ini menunjukkan distribusi SPHP belum menjangkau wilayah pinggiran,” ujar Modika saat ditemui usai rapat koordinasi lintas OPD.
Ia menambahkan bahwa titik distribusi harus diperluas hingga ke kecamatan terpencil dan desa-desa yang selama ini tidak tersentuh program pangan bersubsidi. Menurutnya, sistem distribusi harus berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar volume.
Baca Juga : Beras SPHP Berkualitas Bagus dan Murah
Modika juga menyoroti kurangnya sosialisasi program SPHP di tingkat desa. Banyak warga belum mengetahui bahwa beras bersubsidi tersedia di pasar tertentu. “Informasi harus jelas dan terbuka. Jangan sampai program bagus tapi tidak diketahui masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kotim melalui Komisi II akan mengawal program ini agar tepat sasaran dan tidak hanya menjadi formalitas. Mereka juga meminta agar kualitas beras SPHP dijaga agar tidak menimbulkan keluhan di lapangan. [Red]
Discussion about this post