Ia juga menyampaikan, pemerintah harus tegas, segera laksanakan audit lingkungan dan jangan menunggu bencana datang baru ada respon. Kalteng butuh segera kebijakan mitigasi bencana yang terukur serta tepat sasaran untuk mewujudkan keadilan ekologis, bukan hanya sekedar bantuan sosial dalam bentuk sembako saja.
“Dimana bentuk penyikapan tersebut patut disebut dengan istilah respon yang latah,” ujarnya lagi.
Manajer Pengorganisasian Rakyat dan Wilayah Kelola Rakyat Walhi Kalteng, Igo turut menambahkan, ruang hidup masyarakat semakin sempit akibat alih fungsi lahan untuk kesejahteraan perusahaan, tetapi dampak buruknya selalu didapatkan oleh masyarakat.
Baca Juga : Eksekutif di Dorong Memperhatikan Masyarakat Terdampak Banjir di DAS Barito
“Ini akibat wilayah yang dikelola oleh negara diberikan semena-mena kepada korporasi tanpa melakukan kajian yang serius terhadap dampaknya ke depan,” ucapnya.
Lebih lanjut, menurutnya pengelolaan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, apalagi didukung oleh kebijakan yang sifatnya eksploitatif.
“Maka jangan harap Indonesia akan mencapai generasi emas jika kekayaan SDA dieksploitasi, karena kondisi yang terjadi sekarang hanya meninggalkan kecemasan bagi generasi yang akan datang,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post