Kaltengtoday.com, Sampit – Kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Bahasa Inggris di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani.
Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, menyatakan perlunya langkah konkret dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi prioritas yang diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Disdik seharusnya memperjuangkan kebutuhan guru PJOK dan Bahasa Inggris ini agar mendapat perhatian saat rekrutmen pegawai mendatang. Posisi yang masih kosong harus diprioritaskan,” ujar SP Lumban Gaol, Jumat, (27/9/2024).
Baca Juga : Dikira Tidur, Sopir Kadisdik Palangka Raya Meninggal Dunia di Mushola
Ia menjelaskan bahwa kekurangan ini dapat diatasi dengan membuka formasi khusus dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Kotim. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dibandingkan merekrut tenaga kontrak.
Terlebih lagi, Bahasa Inggris kini menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD. Namun, kenyataannya, distribusi guru yang mengajar mata pelajaran tersebut masih belum merata di berbagai sekolah di Kotim, sehingga menjadi tantangan tersendiri.
“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tenaga kontrak tidak akan digunakan lagi kedepannya. Maka, solusi rekrutmen tenaga kontrak untuk mengisi kekurangan ini tidak bisa dianggap sebagai jalan keluar jangka panjang,” tambahnya.
Gaol juga mengkritik kebijakan yang dinilai kurang menyentuh akar masalah. Menurutnya, jika kebutuhan tenaga pendidik tidak ditangani secara serius, maka persoalan ini akan terus berulang tanpa ada penyelesaian yang nyata.
Baca Juga : Disdikpora Gumas Akan Persiapkan untuk Pelatihan Guru Olahraga
“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan serius dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik di lapangan. Jika memang formasi guru PJOK dan Bahasa Inggris menjadi prioritas, seharusnya formasi lain bisa ditunda dulu untuk memastikan kebutuhan utama terpenuhi,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia berharap Pemkab Kotim dapat lebih responsif dan memprioritaskan kekurangan guru di mata pelajaran yang krusial agar proses belajar-mengajar berjalan dengan baik. “Keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan masyarakat,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post