Merdeka Sinyal 2024 Menjadi Salah Satu Fokus

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan, dalam memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan urusan Pos dan Telekomunikasi berada pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo RI.

Ia mengungkapkan, hal ini juga terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi atau yang dikenal dengan Base Transceiver Station (BTS) kewenangan berada di pemerintah pusat, sedangkan tugas dan fungsi telekomunikasi yang berada di pemerintah provinsi maka ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan antara lain

“Belum sinkronnya data jumlah menara telekomunikasi pada desa atau wilayah, baik yang sudah ada maupun yang belum ada (Blank spot) antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya kepada awak media, Kamis (16/3).

Lebih lanjut, ia menuturkan hal ini tentu menjadi masalah, karena adanya perbedaan data yang nantinya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.

“Diharapkan akan ada evaluasi dalam rangka optimalisasi data menara telekomunikasi maupun data desa atau wilayah blank spot di Kalteng, guna mendukung terwujudnya Kalteng Merdeka Sinyal 2024,” tuturnya.

Senada dengan itu Kepala Dinas Kominfosantik Kalteng, Agus Siswadi sebelumnya menyampaikan saat jni fokus dalam meningkatkan kemajuan bagi masyarakat dan desa atau wilayah, sehingga dapat menikmati layanan telekomunikasi dan internet sampai ke pelosok desa.

“Kemudian, meningkatkan koordinasi dinas kominfo provinsi, kabupaten maupun Kota, dan pusat, terkait sinkronisasi data blank spot dan permasalahannya di Kalteng,” jelasnya.

Ia juga menyebut berdasarkan data dari Ditjen PPI Kemenkominfo RI tahun 2022, jumlah menara telekomunikasi yang telah dibangun tahun 2021 sebanyak 62 unit dan tahun 2022 sebanyak 517 unit, yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng sehingga total menara yang ada sekarang berjumlah 579 unit. [Red]