Kaltengtoday.com, Sampit – Di tengah riuhnya berbagai konflik yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kegelisahan publik yang kian mengeras, satu hal yang diam-diam menyatukan banyak elite politik hari ini: semuanya menunggu.
Bukan menunggu solusi. Bukan pula menunggu arah pembangunan. Melainkan menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus KPU.
Baca Juga : Kebun Raya Katingan Jadi Ikonik Kota Hijau
Ruang-ruang kekuasaan mendadak senyap. Bukan karena persoalan telah selesai, tetapi karena semua pihak sedang menahan napas. Kasus ini telah menjelma menjadi “bom waktu” politik yang bisa meledak ke mana saja, dan menyeret siapa saja.
Di permukaan, semuanya tampak normal. Pernyataan publik tetap normatif, rapat-rapat terus digelar, dan agenda organisasi berjalan seperti biasa. Namun di balik itu, tersimpan kecemasan yang sulit disembunyikan. Setiap perkembangan dari aparat penegak hukum menjadi bahan spekulasi bahkan ketakutan.
Di titik inilah wajah buram politik lokal terlihat jelas ketika hukum mulai bergerak, keberanian elite justru menghilang. Mereka yang biasanya lantang bersuara kini memilih aman. Mereka yang gemar memainkan opini mendadak senyap. Semua seolah sepakat—lebih baik diam daripada terseret.
Dampaknya tidak berhenti pada ruang politik. Ia merembet langsung ke persoalan publik. Konflik KONI, kegelisahan atlet, tekanan dari OKP, hingga ancaman terhadap agenda olahraga seperti Porprov semuanya seperti kehilangan arah penyelesaian.
Bukan karena tidak ada solusi. Tetapi karena pengambilan keputusan sedang “dibekukan”.
Kasus KPU telah menciptakan efek shock politik di kalangan elite. Ada kekhawatiran bahwa perkara ini tidak berhenti pada satu titik, melainkan bisa melebar dan menciptakan efek domino. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi bukan konsolidasi, melainkan kehati-hatian berlebihan yang berujung pada kelumpuhan.
Persoalan KONI menjadi contoh paling nyata. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui keputusan cepat justru dibiarkan menggantung. Tidak ada yang benar-benar berani mengambil sikap tegas, karena setiap langkah hari ini terasa berisiko bagi posisi esok hari.
Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa jejaring elite di daerah tidak berdiri sendiri. Aktor-aktor di berbagai lini baik di KPU, KONI, hingga lingkar kekuasaan—sering kali saling beririsan, baik secara personal, kepentingan, maupun relasi politik.
Discussion about this post