Masalah Kantor Desa dan Jalan di Muara Awang Yang Jadi Jalan Jauling, Selesa Dibahas DPRD Bersama Pemkab Bartim

Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Pelayanan Kantor Desa Muara Awang, Kecamatan Dusun Tengah, juga masalah jalan yang dilalui jalur hauling tambang, dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) bersama DPRD Barito Timur, dalam Rapat Paripurna DPRD Bartim,  kemarin (Rabu, 25/2/2026).

Dilansir dari laman resmi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Bartim, tadi (Kamis, 26/2/2026), dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bartim Nursulistio SPdI MAP, dan dihadiri para nggota DPRD, Asisten I Setda Bartim Ari Panan P  Lelu, Asisten II Amrullah, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Camat Dusun Tengah, Perwakilan Apdesi Bartim, Kepala Desa Muara Awang, serta Ketua BPD Muara Awang itu, masalah dikupas dengan tuntas.

Baca Juga : DPRD Palangka Raya Sambut Baik Tambahan Anggaran Insentif Unsur Pelayanan Masyarakat

Camat Dusun Tengah Prismayandi dan Kepala Desa Muara Awang Rahmadi, memaparkan bahwa Kantor Desa Muara Awang saat ini belum difungsikan sementara, karena belum tersedianya jaringan listrik. Namun demikian, pelayanan pada masyarakat tetap berjalan, dengan dilaksanakan di Posyandu setempat. Dan mengenai hal ini masyarakat desa pun sudah mengetahui serta memahaminya.

Jika nanti jaringan listrik di kantor desa sudah dipasang, maka pelayanan pemerintahan desa akan kembali bertempat di Kantor Desa Muara Awang. Untuk mendukung pelayanan administrasi, khususnya akses internet, Pemkab Bartim melalui Diskominfosantik Bartim telah menyediakan fasilitas internet berbasis Starlink.

Baca Juga : Antisipasi Jaga Mutu Pelayanan Publik Jelang Libur Nataru, RSUD Tamiang Layang pun Disidak

Sementara mengenai kondisi jalan desa yang dilalui jalur hauling perusahaan tambang. Pemkab Bartim, dan Pemdes Muara Awang akan melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan itu nantinya adalah untuk memastikan kondisi dan status jalur tersebut.

Pengecekan dilakukan terkait kemungkinan keterkaitannya dengan status kawasan hutan, yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan BPN Barito Timur dan BPKH Wilayah XXI Kalimantan Tengah.  [Red]