kaltengtoday.com, Sampit – Tokoh Masyarakat Kotim dan juga Mantan Wakil Ketua DPRD Kotim 2009-2019 H Supriadi MT, S.Sos menyayangkan sikap pemerintah setempat yang melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak.
Hasilnya, ada 1.000 lebih tekon yang dinyatakan tidak lulus dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Bahkan, ada beberapa wajah baru yang bisa ikut dalam pelaksanaan evaluasi tanpa adanya syarat tekon sebagai salah satu syaratnya.
Baca Juga : Ribuan Tekon Kotim Dinyatakan Tidak Lulus
Dirinya juga menyoroti langkah yang diambil oleh pemerintah setempat. Meski pelaksanaan evaluasi sesuai aturan, tapi saya menyoroti saat pengangkatan tekon dulu yang tanpa adanya dasar dan juga aturan yang jelas.
“Mereka nampaknya hanya korban kebijakan saja, ini wajah lama banyak yang dikorbankan dengan wajah baru,”jelas H Supriadi, Rabu (6/7).
Dirinya melihat dan sepengetahuan dirinya, baru kali ini tekon sampai turun ke jalan melakukan aksi damai ke DPRD Kotim dan memberikan suaranya kepada pihak legislatif dan eksekutif. Tegas wakil Ketua DPD Golkar Kalteng ini.
Baca Juga : Politisi Golkar Minta Pemkab Tinjau Ulang Hasil Evaluasi Tekon
Hal ini sangat jelas ketidakberpihakan pemerintah dalam masalah tekon yang selama ini banyak membantu pemerintah setempat terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Ucapnya lagi.
“Saya berharap Tekon tetap mendesak Pemda agar mengangkat mereka kembali sebagai Tekon di tempat masing-masing. Yaitu disertai dokumen masa tugas mereka buat Pemda setempat,”tutupnya. [Red]
Discussion about this post