M.Kurniawan Anwar : Bahas Uang Rakyat Tertutup Bertentangan Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik

kaltengtoday.com – Sampit – Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) M.Kurniawan Anwar menyoroti rapat rasionalisasi anggaran di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang dilakukan secara singkat dan tertutup untuk umum, ia menilai itu bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kepada kaltengtoday.com, Iwan menjelaskan rapat paparan rencana pergeseran anggaran, atau banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Darah (TAPD) yang berjalan sangat singkat pada Kamis 23 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB lalu berefek bias kepada publik.

“Sangat ironi dimana rekan-rekan anggota DPRD ingin juga mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dan realisasi di lapangan terhadap masyarakat. Bahkan kami yang hendak mengajukan pertanyaan saja, tidak diberi kesempatan oleh pimpinan rapat,” ungkapnya Jum’at (24/4/2020) dikonfirmasi Via telpon.

Pria yang akrab disapa Iwan Big Boss ini juga menegaskan rapat tersebut dilakukan atas dasar terbitnya PMK 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pademi corona covid 19. Dilanjutkan surat edaran bupati nomor 900/II.1/179/bpkad/2020.

“Sehingga akhirnya berimbas terjadinya rasionalisasi anggaran lagi. Dimana seluruh SOPD melakukan pemangkasan dan penyesuaian kembali postur APBD 2020. Yang mengherankan rapat yang sama dihari sebelumnya dilakukan secaea terbuka, mengapa kemudian menjadi tertutup dari awak media pada hari kamis kemaren, tanpa alasan yang jelas,”Tegasnya.

Atas hal ini ia memita agar kedepan dalam setiap pembahasan uang rakyat harus adanya transparansi kepada publik, sehingga tidak ada stigma lain yang berkembang dan tanya besar dari masyarakat kotim.

Baca Juga:

Legislator Ini Beberkan Hasil Rapat Rasionalisasi Anggaran DPRD Kotim Yang Tertutup

“Kita ingin ada transparansi disini, sesuai yang di amanatkan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah tegas akan hal ini, terlebih ini menyangkut hajat hidup org banyak. Jangan sampai publik  menilai kesannya DPRD enggan memangkas anggarannya,” Bebernya. [Red]