Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten dan kota diingatkan Ketua Komisi IV Lohing Simon agar dalam melaksanakan peningkatan infrastruktur baik jalan dan jembatan supaya dilakukan dengan maksimal.
Menurutnya untuk jangan sampai proyek peningkatan infrastruktur dikerjakan asal-asalan, sehingga hal itu dapat merugikan dan yang paling penting yakni adanya pengawasan dari pihak terkait atas pekerjaan tersebut.
“Yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek infrastruktur itu yakni Dinas PUPR, sehingga sebelum pelaksanaan harus ada perencanaan matang dan ketika berjalan perlu pengawasan,” ujarnya, Kamis, (24/4/2025).
Baca Juga : Arton S Dohong Inginkan RPJMD Sebagai Pedoman Arah Kebijakan Pembangunan
Dalam melakukan peningkatan baik jalan maupun jembatan juga, menurutnya tidak hanya sekedar membangun setelah selesai kemudian ditinggalkan begitu saja, sebab dalam aturannya ada masa pemeliharaan setelah bangunan itu selesai.
“Selama masa pemeliharaan tentu harus ada tindakan yang dilakukan ketika bangunan itu mengalami kerusakan, bukan berarti pembangunan selesai semua dianggap beres, ketika rusak tidak diperhatikan, ini tentu salah,” terangnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya peningkatan atau perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan.
Ketika pihaknya meninjau ruas jalan tersebut beberapa waktu lalu ternyata ada kerusakan yakni tanah di sisi jalan mengalami longsor dan kerusakan itu sudah terjadi sejak enam bulan terakhir, namun belum ada tindakan untuk perbaikan.
“Artinya dalam pengerjaan proyek tersebut tidak maksimal, karena sudah selesai dan masih dalam tahap pemeliharaan tapi tidak ada tindakan perbaikan, ini yang kita minta agar diperhatikan oleh pihak terkait utamanya Dinas PUPR,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan penting dilakukan terhadap kontraktor yang mengerjakan sebuah proyek, apabila dari hasil pengawasan itu ditemukan ketidaksesuaian maka kontraktor itu perlu dievaluasi.
Baca Juga : Pemko Palangka Raya Inginkan Pembangunan di Tahun 2025 Tercapai Secara Efektif, Efesien, dan Berdampak
“Dalam pelaksanaan proyek pembangunan itu pastinya anggaran tidak sedikit yang dikeluarkan, apabila dikerjakan asal-asalan dan tidak maksimal maka akan dapat merugikan bagi daerah dan juga masyarakat,” tuturnya.
Dirinya berharap, pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut, sehingga kedepan dapat lebih maksimal dalam melakukan pembangunan supaya tidak ada kerugian yang ditimbulkan.
“Semoga pemerintah bisa memperhatikan setiap proyek pembangunan yang dilakukan dan melakukan pengawasan ketat, kita tentu ingin proyek pembangunan bisa dinikmati masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post