Lima Syarat Perdamaian Warga Sebabi : Enclave 172 Hektare hingga Pencabutan Laporan Polisi

Dari enam pihak yang digugat, empat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka terdiri atas PT BSK, PT Agro Indomas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sementara itu, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan kembali tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut.

Setelah usulan perdamaian disampaikan, pihak perusahaan dijadwalkan memberikan tanggapan melalui resume balasan pada agenda mediasi pekan berikutnya. Dengan demikian, keputusan untuk menerima, menolak, atau merundingkan kembali lima syarat yang diajukan warga kini bergantung pada tanggapan para pihak.

Menunggu Sikap Perusahaan

Proses mediasi perkara perdata di pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam ketentuan tersebut, para pihak diharapkan berpartisipasi dengan iktikad baik, termasuk menanggapi usulan penyelesaian yang disampaikan dalam proses mediasi. Sikap tidak menanggapi atau tidak mengajukan resume perkara pihak lain dalam keadaan yang memenuhi kriteria peraturan dapat dinilai sebagai indikasi tidak beriktikad baik.

Apabila kesepakatan tercapai, hasil perdamaian dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian yang dikuatkan oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan ketentuan mediasi, proses tersebut pada prinsipnya berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak.

Baca Juga : Aksi Akrobat PT. BAP Sehari Sebelum Eksekusi Adat, Ternyata Sudah Siapkan Gugatan Rp120,99 Miliar Ke Enam Warga Sebabi dan Bangkal

Perkara ini diajukan oleh lima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U, Jono, dan Sutomo. Mereka menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Menteri Kehutanan.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi PT BSK terhadap lima syarat perdamaian yang diajukan warga belum diperoleh.

Kelanjutan mediasi akan menjadi penentu apakah para pihak dapat menemukan titik temu, terutama terkait status lahan seluas 172,46 hektare, tuntutan kompensasi, serta penyelesaian laporan polisi yang turut membayangi konflik tersebut. [Red]