kaltengtoday.com, – Kasongan– DPRD Kabupaten Katingan menggelar paripurna terkait hasil rapat kerja gabungan komisi DPRD dengan pemerintah daerah. Hasil kerja gabungan komisi ini berkaitan dengan penyampaian lima buah raperda Kabupaten Katingan Tahun 2022
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi leading sektor kelima buah rancangan peraturan daerah di Kabupaten Katingan. Adapaun lima buah perda itu seperti perda penyelenggaraan bangunan gedung, perda bantuan hukum masyarakat miskin, perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, perda penyelenggaraan keolahragaan dan penyelenggaraan kepemudaan.
“ Hasil rapat kerja gabungan komsisi DPRD Kabupaten Katingan dengan pemkab setempat ini dilakukan dalam rangka pembahasan lima buah raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah Tahun 2022. Semoga dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan khususunya peraturan daerah yang sinergs dengan sistem hukum nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, otonomi daerah dan tugas pembantuan,” katanya, Kamis (31/3/2022).
Diakuinya, rapat kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Katingan dengan pemerintah kabupaten adalah tahapan kedua dalmam rangka pengambilan keputusan atau penetapan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah,
Selain itu, rapat kerja gabungan komisi DPRD dengan mitra kerja ini bertujuan untuk memperjelas bahwa raperda yang dibentuk mempunyai kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.
“ Keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka,” Jelasnya.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.
Baca juga : Pencabutan Permen Perdagangan Tentang HET Minyak Goreng di Rasa Tidak Tepat
“Peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat alam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga pembentukan peraturan daerah yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas,” Tandasnya.
Baca juga : Poin Masukan Fraksi GKB Terhadap Dua Raperda, Begini Katanya
Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini mengungkapkan, hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah terkait terkhususnya bagi masyarakat. Menurutnya, semua itu dilaksanakan demi mencapai Katingan yang bermartabat menuju masyarakat yang sejahtera.[Red]
Discussion about this post