Legislator: Persoalan Data Penerima Bansos Tidak Jadi Masalah, Jika Dinsos Lakukan Hal Ini

Kalteng Today – Sampit, – Banyaknya masalah berkaitan dengan data penerima bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur kini tengah menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan dan harusnya Dinas Sosial lakukan sesuatu aturan.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kotim, Muhammad Abadi.

Menurut dia,  dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu jelas disebutkan menjadi tanggung jawab dinas sosial.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara operasional dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah kabupaten di bawah koordinasi bupati selaku kepala daerah.

“Dinsos Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab mulai dari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi sejenisnya, dengan perencanaan dan anggaran tahapan verifikasi dan validasi data di tingkat daerah kabupaten,” kata, Abadi, Minggu, (17/5/2020).

Dinsos juga melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan badan pusat statistik daerah (BPS) kabupaten dalam memberikan bimbingan teknis dan pelatihan petugas verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak Mampu.

Selain itu juga berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten dalam penyediaan data dan dokumen kependudukan, memfasilitasi pemanfaatan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu hasil verifikasi dan validasi ntuk membangun sinergi, harmonisasi, dan komplemen dengan Program Perlindungan Sosial yang diselenggarakan oleh dinas lain.

Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di wilayahnya dan melaporkan hasil verifikasi dan validasi yang disahkan oleh bupati kepada gubernur.

Baca Juga: Salimah dan GOW Gumas Bagikan Paket Sembako

“Saya sangat meyakini jika tahapan itu benar dilakukan dinas sosial (Dinsos) maka data bansos itu tidak akan jadi persoalan seperti saat ini, yang bermunculan hampir di seluruh kecamatan di kotim, berdasarkan dari temuan reses anggota dewan,”Demikian Abadi. [Red]