Legislator Minta PT TASK III Duduk Bersama Dengan Bumdes Desa Pamalian

kaltengtoday.com, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Ary Dewar mendesak pihak management PT TASK III yang beroperasi wilayah Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi untuk segera melakukan mediasi dengan pemerintah desa dalam mencari solusi atas permasalahan jalan yang perusahaan tersebut yang menjadi jalur alternatif usaha laterit milik Bumdes desa setempat.

“Seharusnya PT TASK dalam hal ini duduk bersama,cari solusi. Karena itu merupakan usaha milik desa, Desa Pamalian inikan Desa binaan mereka, jadi harus diberikan jalan dan peluang usaha yang kami kira tidak merugikan pihak perusahaan itu sendiri,” ungkapnya Selasa (26/04/2022).

Baca Juga :  Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Minta PBS Bayar BPHTB

Sebagai Desa binaan dari PT TASK, menurutnya sudah sewajarnya Bumdes Pamalian itu melakukan kegiatan usaha yang harus didukung oleh perusahaan itu sendiri. Disisi lain perusahaan tersebut bisa saja bekerjasama dalam bentuk MOU dengan pemerintah desa setempat dalam merawat jalan perusahaan.

“Solusi itu banyak, bisa misalnya sama-sama memelihara jalan bikin MOU, kalau mereka takut jalannya rusak, kalau bicara desa binaan, tentu ada CSR, bisa saja gunakan CSR untuk merawat jalan yang nantinya dilintasi bersama tersebut, bahkan teknis dilapangan kalau memang takut buah dicuri atau apapun itu, bisa saja diatur dengan menggunakan kode di setiap unit atau lintas koordinasi berdasarkan no plat kendaraan dan lainnya, diawasi bersama dengan pemerintah desa,” timpalnya.

Disisi lain Ketua DPC Partai Gerindra ini juga meminta agar pihak perusahaan jangan kaku dalam membina Desa Pamalian. Karena tindakan perusahaan tersebut dinilai menjadi kendala akses keluar bagi kegiatan usaha desa. Disisi lain dia juga meminta dengan tegas, dalam hal ini Pemerintah Daerah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga :  Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Oleh DPRD Kotim, Ini Tanggapan Diana Setiawan

“Perusahaan jangan kakulah menanggapi hal ini, itu usaha desa, bukan perorangan, dan pemerintah daerah juga sebagai bapaknya masyarakat bapaknya pemerintahan desa harus hadir selesaikan persoalan tersebut,” tutupnya. [Red]