Legislator Kotim Sebut Banyak Temukan Masalah di Masyarakat

Kalteng Today – Sampit, – Kegiatan penjaringan aspirasi atau reses yang dilakukan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di daerah pemilihan (Dapil) I banyak menemukan berbagai masalah diantaranya masyarakat menginginkan adanya transparansi PBS terhadap CSR perusahaan.

Kegiatan reses yang dilakukan di Kecamatan MB Ketapang Kelurahan Pasir putih, Kelurahan Ketapang, Kel. MB.Hilir, Desa Bapanggang Raya dan Desa Pelangsian tersebut berhasil menangkap sejumlah aspirasi penting yang disampaikan oleh masyarakat kepada wakil rakyat mereka.

Kepada kaltengtoday.com, Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah mengatakan ada beberapa isu yang mereka dapati saat reses ke kelurahan pasir putih, salah satunya mengenai status Lahan Eks Lokalisasi Pal. 12, masyarakat sekitar memohon agar disampaikan ke Pemkab Kotim agar lahan yang sudah mereka tempati selama berpuluh-puluh tahun agar diperjelas statusnya untuk bisa dihibahkan ke masyarakat sekitar, mengingat lahan eks Lokalisasi Pal.12 seluas kurang lebih 15 Ha tersebut adalah aset dari Pemkab. Kotim.

Kemudian selanjutnya, terkait dengan transparansi PBS mengenai penyaluran CSR yang ada di wilayah Kelurahan Pasir putih. Kemudian tidak sedikit Developer yang belum menyerahkan aset Fasum kepada pemkab sehingga menimbulkan masalah bagi warga yang menginginkan peningkatan sarana dan prasarana kepada pemerintah.

“Warga menyampaikan saat mereka mengajukan program peningkatan sarana dan prasarana perumahan mereka kepada pemerintah kabupaten usulan itu harus terganjal dan tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah karena statusnya masih belum dihibahkan aset Fasum itu kepada Pemkab Kotim,” ungkap Riskon, Sabtu (5/3/2021) di Sampit.

Selanjutnya jelas Riskon, dari tiga kelurahan dan dua desa yang mereka sambangi isu banjir saat musim hujan ramai disampaikan warga bahkan mendominasi mulai dari saluran drainase yang tersumbat sampai kepada aliran sungai yang belum di normalkan.

“Intinya kita mendorong ke depan Pemkab Kotim bisa segera merumuskan peta wilayah daerah rawan bencana sehingga baik itu permasalahan Banjir maupun Karhutla bisa diatasi sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Baca Juga : Bupati Kotim Tinjau Kerusakan Jalan, di Apresiasi Komisi IV DPRD Kotim

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dari reses kali ini adalah Bagaimana Kepala Daerah mencari solusi agar Insentif para aparat desa, RT dan RW kita segera dibayarkan.Karena tentunya kita semua harus mengakui peran dari aparat desa, RT dan RW adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan kebijakan pemerintah daerah.

“Kedepan kita Berharap pada saat penyusunan RPJMD kab.kotim Tahun 2022 Insentif Para aparat desa, RT dan RW ini mudah-mudahan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan, mengingat kedepan akan lebih banyak lagi beban kerja yang dipikul mereka dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat,” demikian Riskon. [Red]