kaltengtoday.com – Sampit,- Legislator Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun ST menilai Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tidak serius dalam menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan lahan makam lintas agama di Jalan Jenderal Sudirman KM 6.5 Sampit-Pangkalanbun.
“Hal itu terbukti sampai dengan sekarang ini tidak ada reaksi maupun aksi dari pemerintah daerah, padahal berdasarkan hasil RDP beberapa bulan yang lalu sudah disepakati bersama agar pemda segera menyelesaikan persoalan lahan makam lintas agama ini secepatnya dengan batas waktu yang diberikan selama satu bulan,” kata Rimbun, Selasa (17/3/20220) di Sampit.
Dalam hasil rekomendasi RDP itu kata Rimbun, Pemkab Kotim juga diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk segera menyelesaikan hak-hak masyarakat yang berada diatas lahan makam lintas agama tersebut sehingga tidak ada persoalan lain yang dikemudian hari akan muncul antara masyarakat sekitar dan yayasan pengelola lahan makam.
“Dari hasil pantauan kita bersama dilapangan hari ini maupun data sementara yang kami peroleh, hampir 90% lahan makam lintas agama ini sudah lama dikuasai oleh masyarakat yang dimana diatas lahan sudah banyak sekalo berdiri bangunan perumahan, rumah-rumah warga, maupun ruko disepadan badan jalan,” jelas Rimbun.
Sebab itu lanjut Rimbun, DPRD Kotim melalui Komisi I mendesak pemerintah daerah untuk segera menanggapi persoalan ini dengan serius jangan sampai hal ini menuai reaksi lain terhadap warga masyarakat yang sudah terlanjur memiliki hak diatas lahan makam seluas 1.500 m x 1.000 ini.
Sementara itu seperti yang diketahui, secara historis, lahan kuburan di Jalan Jenderal Sudirman km 6 disiapkan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur pada 1987 dengan luas 1.500 m x 1.000 m untuk tempat pemakaman seluruh agama.
Lahan itu disiapkan pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesediaan warga untuk pemindahan makam warga Tionghoa di tempat pemakaman Jalan MT Haryono yang kini berdiri Terminal Patih Rumbih dan Mal Pelayanan Terpadu.
Masalah muncul pada 2015 karena adanya klaim oleh warga terhadap sebagian lahan kuburan tersebut. Bahkan warga menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat sehingga ini menjadi masalah besar bagi pemerintah yang mencadangkan lahan tersebut untuk tempat pemakaman seluruh agama.
Fitri-KT
Discussion about this post