Kalteng Today – Palangka Raya, – Beberapa waktu lalu ramai beredar di media sosial bahwa ada seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak kekerasan kepada pelaku usaha kuliner saat patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Susi Idawati mengungkapkan dalam pelaksanaan patroli dan pengawasan kegiatan PPKM di Kota Palangka Raya jangan sampai hal serupa terulang kembali.
Menurutnya, para anggota Satuan Tugas (Satgas) PPKM tidak perlu sensitif begitu kepada para pelaku usaha apalagi sampai ada aksi kekerasan, karena masyarakat atau pelaku usaha bisa di imbau secara perlahan.
“Menurut saya alangkah baiknya pemberlakuan PPKM di Kota Palangka Raya ini diberlakukan secara humanis dan ramah, sehingga para petugas PPKM bisa melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha,” ucap Susi kemarin.
Lebih lanjut srikandi asal partai Nasional Demokrasi (Nasdem) ini menyampaikan, humanis yang dimaksud di sini adalah dimana pemerintah setiap harinya mensosialisasikan tentang penerapan Prokes.
Secara terus menerus tanpa putus-putus, dimana pada sisi lain pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat untuk tetap menjalankan usahanya atau berkegiatan ekonomi tentunya dengan penerapan Prokes secara ketat.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Tidak hanya itu susi juga menyarankan agar penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa dijalankan selaras.
Baca Juga : Anggota DPRD Palangka Raya Ini Minta Pengawasan Warga Isoman Diperketat
“Untuk PPKM mikro ini saya rasa tidak perlu diperdakan, tapi pikirkan bagaimana masyarakat apabila perda tersebut dibuat, saran saya lebih baik cari solusinya bersama secara humanis dimana masyarakat dan pemerintah sama win dan win, bukan win dan lost solution,” pungkasnya [Red]
Discussion about this post