Legislator Ini Minta Pengelolaan CSR di Kotim Dikoordinir Dengan Baik

kaltengtoday.com – Sampit. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah mengaku prihatin program CSR (corporate social responsibility) saat ini belum dikoordinir dan dikelola dengan baik. Untuk itu dirinya meminta dana itu dikoordinir dengan baikapalagi  dimasa seperti pandemi Covid-19 ini .

Menurut Riskon, saat ini sedikitnya terdapat lebih dari 50 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di  Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu terdapat pula perusahaan pertambangan, kehutanan, perbankan, perhotelan dan lainnya.

“Jika saja setiap program CSR perusahaan dikoordinir dan dikelola dengan baik, saya yakin dampaknya akan besar di masa pandemic Covid-19 saat ini, sebab itu pentingnya koordinasi pemda dengan pihak swasta agar program CSR yang dijalankan PBS dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya maksimal,” kata Riskon, Senin (4/5/2020) di Sampit.

CSR lanjut Riskon, merupakan program wajib yang harus dijalankan setiap perusahaan untuk membantu pembangunan daerah dan masyarakat dengan menyisihkan dana dari keuntungan yang mereka peroleh selama berinvestasi dan beroperasi di daerah ini.

Politisi Golkar Kotim ini juga mengungkapkan, pengelolaan program CSR seharusnya bisa lebih terarah untuk hal-hal yang memang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

“Pengelolaan CSR juga bertujuan agar tidak ada tumpang tindih program yang menyebabkan mubazir dari segi anggaran daerah, jangan sampai perusahaan membuat program bantuan pada objek yang sama yang telah di programkan oleh pemerintah sebelumnya sehingga menjadi tidak efektif,” jelas Riskon.

Anggota Komisi III DPRD Kotim yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini berharap pemerintah berinisiatif mengevaluasi dan meningkatkan kembali koordinasi dalam hal pelaksanaan program CSR PBS yang ada di daerah ini, melalui forum CSR yang sudah dibentuk dengan tetap mengacu pada peraturan daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang CSR.

“Kalau berharap anggaran daerah, sangat sulit untuk menyelesaikan semua program yang diharapkan masyarakat. Makanya kami dari DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengarahkan program CSR ini dengan baik agar bermanfaat besar bagi daerah dan masyarakat, jika perlu lakukan audit dari lembaga yang berkompeten,“ujar Riskon.

Baca Juga:

Pengurus Hatukep Itah Samandiai Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Riskon menambahkan, apresiasi dan penghargaan untuk perhatian beberapa PBS yang sudah menyalurkan CSR kepada masyarakat langsung yang terkena dampak pandemi covid-19, atau yang melalui gugus tugas penanganan virus corona, baik itu berupa sembako maupun berbentuk alat kesehatan atau bentuk lainnya.

“Saya berharap ini jadi catatan khusus bagi masyarakat Kotim dan pemda, agar mencatat semua PBS mana saja yang sudah memberikan perhatiannya untuk masyarakat dan daerah selama wabah corona ini, karena bagaimanapun yang sudah menyalurkan bantuan patut di apresiasi kepeduliannya,”ujar Riskon. [Red]