Kalteng Today – Puruk Cahu, – Legislator Murung Raya (Mura) dari Komisi I DPRD Mura Tuti Marheni berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan penambahan data penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Mura.
Perihal tersebut disampaikannya mengingat bahwa BLT Provinsi Kalteng yang diberikan untuk Kabupaten Mura datanya paling rendah dibandingkan dari Kabupaten yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito seperti Kabupaten Barito Utara (Barut) dan Barito Selatan (Barsel) dengan kisaran Rp 2 Miliyar sedangkan untuk Kabupaten Mura dari data yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalteng saat menggelar reses beberapa waktu lalu, Kamis (4/6) BLT Provinsi Kalteng hanya disalurkan kurang lebih Rp 671.500.000 untuk 1.343 KPM.
Maka dari itu, politisi Nasdem ini mengharapkan agar Pemprov Kalteng yang dalam hal ini Gubernur Kalteng bisa memperhatikan kisaran angka BLT dari APBD Provinsi Kalteng karena hingga saat ini grafik pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.
“Kita berharap dengan adanya perhatian yang maksimal dari Pemprov Kalteng dalam menyalurkan BLT bagi masyarakat Mura bisa setara dengan Kabupaten lainnya didalam jumlah penerima guna meringankan beban masyarakat disamping adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Mura, sehingga semua masyarakat yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan bantuan bisa terpenuhi tanpa adanya kecemburuan sosial,” ungkap Tuti Marheni saat dikonfirmasi awak media, Minggu (14/6/2020).
Dirinya juga sampaikan bahwa data bantuan yang diterima oleh pihaknya saat ini, untuk BLT pusat sebanyak 6.734 penerima sebagian melalui kantor pos sebanyak 6.439 KPM, melalui bank swasta sebanyak 295 KPM dengan progres 52 persen kemudian untuk BLT Pemda Mura sebanyak melalui program KMS Covid-19 sebanyak 1.410 KPM dengan jumlah penerima Rp 600.000/KPM dan yang tersalur 1.361 KPM dengan progres 97 persen.
Baca Juga:Â Polsek Hanau Persiapkan Kampung Tangguh
Sedangkan untuk BLT Provinsi Kalteng ada 1.343 KPM yang sudah tersalur sebanyak 1.301 KPM dengan progres 96 persen dan hingga sekarang masih berlangsung.
“Ini data yang masuk pada kami, kendala yang dihadapi saat ini hanya saja terletak pada administratif sehingga kedepannya penyaluran bantuan segera dilakukan pemuktahiran terhadap data terpandu kesejahteraan sosial (DTKS),” tukasnya lagi. [Red]
Discussion about this post