Legislatif Inginkan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Tepat Sasaran

Kalteng Today – Palangka Raya, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Kuwu Senilawati menegaskan, Panitia Khusus Pengawasan Anggaran Pemerintah dalam penyebaran Virus Corona atau Covid-19 dan Bantuan Sosial (Pansus Covid-19 dan Bansos), bukan untuk menghambat kerja pemerintah, akan tetapi bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam menghadapi pandemi yang terjadi.

“Adanya persepsi yang menyebar, di masyarakat sekarang ini bahwa Pansus-Bansos COVID-19 yang dibentuk DPRD Kalteng, bertujuan untuk menghalangi kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Bumi Tambun Bungai ini. Padahal saya tegaskan, persepsi tersebut sama sekali salah dan tidak tepat,” Katanya kepada awak media, Rabu (13/5).

Salah satu srikandi Partai Gerindra ini menjelaskan lebih lanjut, pada intinya eksekutif dan legislatif adalah mitra dan semuanya memiliki peran penting tersendiri, seperti eksekutif sebagai eksekutor dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga semuanya menjadi berimbang dan tanpa adanya sebuah kecurigaan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dirinya menambahkan, sebagai mitra eksekutif, pihaknya berkeinginan ketepatan sasaran penanganan, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas diutamakan, mengingat anggaran yang digunakan juga tidaklah sedikit dan perlu adanya sebuah pertanggungjawaban yang penuh terhadap seluruh masyarakat.

“Karena semakin besar anggaran yang digelontorkan, semakin besar potensi penyalahgunaannya atau penyimpangannya. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila kita sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang, melaksanakan pengawasan,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, adapun permintaan pansus agar pemerintah agar segera menyampaikan rancangan penggunaan anggaran Covid-19. Dengan tujuan agar legislatif bisa mengingatkan apabila suatu saat terjadi kesalahan dari segi penggunaan anggaran maupun data.

Baca Juga: Pansus DPRD Kalteng Mendapat Dukungan Dari DPR RI

“Yang harus digaris bawahi adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, kita bisa mengingatkan apabila suatu saat terjadi kesalahan, baik dari segi realokasi anggaran maupun penyaluran bansos melalui data yang disampaikan dan kita pegang,” tukasnya. [Red]