Kaltengtoday.com, Sampit — Status definitif Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini dihadapkan pada sederet pekerjaan rumah.
Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kotim meminta pimpinan baru DKUKMPP tidak berhenti pada perubahan status jabatan, tetapi segera menerjemahkannya ke dalam program dan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Umum KPPM Kotim, Habib, mengatakan status definitif semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan, membenahi internal organisasi, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian.
Baca Juga : Gugatan Pertama Dicabut, Sengketa Koperasi Makarti Jaya Berlanjut dengan 9 Tergugat
“Dengan telah definitifnya pimpinan DKUKMPP, tentu masyarakat menaruh harapan besar. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian, tetapi sekarang saatnya kita melihat apa yang mampu dilakukan dan diselesaikan. Jangan sampai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah hanya terus berputar tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Habib.
Menurutnya, sejumlah sektor membutuhkan perhatian lebih serius. Di antaranya peningkatan kualitas dan pemasaran UMKM, legalitas pelaku usaha, penguatan koperasi, keberlanjutan Swalayan UMKM, perlindungan pedagang pasar, pengawasan perdagangan hingga pengembangan industri serta produk lokal Kotim.
KPPM, kata Habib, ingin melihat target yang tidak berhenti pada narasi program, melainkan dapat diukur melalui capaian konkret.
Baca Juga : Reaksi Mahasiswa, OKP, dan KPPM: “Ini Bukan Sekadar Salah, Ini Kacau”
“Berapa UMKM yang ditargetkan naik kelas? Berapa koperasi yang akan kembali aktif? Bagaimana perkembangan Swalayan UMKM? Bagaimana pemerintah memastikan pedagang kecil tetap mendapatkan ruang di tengah modernisasi perdagangan? Dan sejauh mana produk lokal Kotim mampu masuk ke pasar yang lebih luas?” tegasnya.
Jangan Berhenti pada Seremonial Pelatihan
Habib menilai keberhasilan program pembinaan UMKM tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah pelatihan atau banyaknya peserta yang hadir.
Menurutnya, ukuran keberhasilan justru harus terlihat setelah program selesai. Apakah pelaku usaha mengalami peningkatan omzet, memperoleh pasar baru, memiliki legalitas yang lebih baik, mendapatkan akses pembiayaan hingga mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya.
“Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa kali pelatihan dilaksanakan atau berapa banyak peserta yang hadir. Yang paling penting adalah apa yang terjadi setelah pelatihan. Apakah omzet mereka meningkat? Apakah pasarnya bertambah? Apakah mereka mampu bertahan dan berkembang?” katanya.
Bagi KPPM, pelatihan hanyalah pintu masuk. Tantangan sesungguhnya berada setelah pintu itu dibuka: memastikan pelaku UMKM mampu tumbuh dan tidak kembali berjalan sendiri tanpa pendampingan.
Discussion about this post