Korporasi Harus Bertanggung Jawab atas Kejahatannya

Oleh: Karima Naila Putri, S.H

Di era globalisasi dan kapitalisme liar saat ini, tindak pidana korporasi bukan lagi sekadar berita sensasional di koran, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat luas. Bayangkan perusahaan raksasa yang memproduksi makanan cepat saji dengan bahan berbahaya, atau bank yang memanipulasi pasar keuangan demi keuntungan pribadi. Kasus-kasus seperti Volkswagen yang memasang software curang untuk melewati tes emisi (Dieselgate, 2015) atau skandal makanan berformalin di Indonesia menunjukkan betapa korporasi sering kali bertindak sebagai “monster tak berwajah” yang lolos dari jerat hukum. Opini saya: sudah saatnya kita menuntut akuntabilitas penuh dari korporasi, bukan hanya denda kecil yang tak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Apa Itu Tindak Pidana Korporasi?

Tindak pidana korporasi, atau corporate crime, adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau pegawainya atas nama entitas korporasi. Berbeda dengan kejahatan individu, ini melibatkan struktur organisasi yang memungkinkan pelaku menghindari tanggung jawab pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai mengakomodasi konsep ini, meski implementasinya masih lemah. Contoh nyata: kasus PT Timah yang diduga terlibat illegal mining di Bangka Belitung, merusak lingkungan dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ironisnya, korban utama adalah masyarakat kecil / nelayan yang kehilangan mata pencaharian, petani yang tanahnya tercemar, dan konsumen yang diracuni produk cacat.

Mengapa Korporasi Sering “Bebas”?

Masalah utama terletak pada paradigma hukum yang masih berfokus pada individu. Direktur atau CEO jarang dipenjara; yang kena sanksi hanyalah perusahaan itu sendiri melalui denda. Padahal, menurut teori vicarious liability, korporasi harus bertanggung jawab atas tindakan karyawannya jika terkait operasional bisnis. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, hanya 10-20% kasus korupsi korporasi yang berujung hukuman pidana efektif. Alasannya? Lobi politik, korupsi aparat penegak hukum, dan kurangnya whistleblower protection. Di AS, kasus Enron (2001) membuktikan bahwa reformasi seperti Sarbanes-Oxley Act bisa efektif, tapi kita di sini masih bergantung pada KPK yang sering diganggu intervensi.