Ini bukan lagi soal keterlambatan anggaran. Ini tentang absennya tanggung jawab. Bagaimana mungkin sebuah organisasi resmi yang menjadi ujung tombak prestasi daerah justru dibiarkan hidup dari dana swadaya? Di mana peran pemerintah daerah yang setiap tahun berbicara tentang komitmen pembinaan olahraga?
Lebih jauh, sorotan kini tak bisa hanya berhenti pada eksekutif. sebagai lembaga pengawas anggaran semestinya tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Fungsi kontrol yang melekat bukan sekadar formalitas rapat, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik—termasuk masa depan atlet daerah.
Jika hingga hari ini tidak ada kejelasan aliran dana ke KONI, maka publik berhak mempertanyakan: di mana pengawasan itu berjalan? Apakah fungsi budgeting dan controlling benar-benar dijalankan, atau justru ikut tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan?
Ironinya, di tengah kondisi “puasa anggaran” ini, tuntutan prestasi tetap tinggi. Atlet dituntut menang, daerah ingin berbangga, tetapi dukungan nyata nihil. Situasi ini bukan hanya tidak adil—ini nyaris eksploitatif.
“Kami hanya berharap ada kepastian. Atlet tidak bisa terus bergantung pada semangat saja. Mereka butuh dukungan nyata,” tutup Alexius.
Baca Juga : Jangan Biarkan Atlet Membayar Dosa Lama KONI Kotim
Para atlet kini dipaksa bertahan dengan semangat, sementara sistem yang seharusnya menopang mereka justru runtuh. Lebih tragis lagi, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin atlet-atlet potensial akan memilih hengkang ke daerah lain yang lebih menghargai perjuangan mereka.
Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan sekadar medali dan kisah manis para atlet yang berprestasi dan berhasul menyabet juara umum pada agenda Porprov sebelumnya tetapi yang kehilangan juga harga diri daerah ini. [Red]
Discussion about this post